TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Hetifah mengungkapkan kebijakan mobil murah ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC) banyak sisi negatifnya ketimbang sisi positif yang akan dirasakan oleh masyarakat.

"Dalam konstitusi, pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas transportasi publik yang memadai," ujar Hetifah dalam diskusi Polemik yang digelar di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (28/9/2013).

Menurut Hetifah, sesuai amanat konstitusi bahwa pemerintah harus menyediakan sarana transportasi atau fasilitas publik kepada masyarakat luas, dengan mempertimbangkan hak mobilitas masyarakat berpergian secara aman, nyaman, tepat waktu dan terjangkau.

"Cara memecahkan kebutuhan orang berpergian itu harus dipenuhi dan intervensi pemerintah. Tapi kenapa sekarang beri kesempatan kepada masyarakat tertentu untuk punya mobil? Apakah itu cara terbaik?" kata Hetifah.

Lebih lanjut, Hetifah mengungkapkan pemerintah harusnya segera melakukan evaluasi apakah kebijakan ini bermanfaat banyak kepada masyarakat dengan cara revisi Peraturan Presiden (Perpres) soal mobil murah.