TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengusulkan satu nama atau calon tunggal ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk pengisi jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang baru, menggantikan Jenderal Timur Pradopo.

Calon tunggal yang diusulkan Presiden SBY, adalah Komisaris Jenderal (Komjen) Sutarman yang kini menjabat sebagai Kepala Bareskrim Polri. Lolos tidaknya Komjen Sutarman menjadi Kapolri kini ada di tangan DPR.

Berdasarkan UU Kepolisian Nomor 2/2002, usulan resmi SBY berupa pencalonan Sutarman sebagai Kapolri akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Dari Bamus DPR, nama itu akan disampaikan di sidang paripurna untuk selanjutnya dibahas dalam mekanisme uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI yang membidangi tentang Hukum, HAM dan Keamanan.

Namun sebelum uji kelayakan dan kepatutan dilakukan, sinyal bahwa Sutarman diterima di DPR cukup menguat. Hal itu diantaranya dikatakan Anggota Komisi III DPR RI, Martin Hutabarat, Selasa (1/10/2013).

Martin menilai, keputusan Presiden mengusulkan nama Sutarman sebagai calon pengganti Kapolri Timur Pradopo yang akan memasuki masa pensiun, sangatlah tepat.

"Komjen Sutarman merupakan sosok paling tepat untuk menjadi orang nomor satu di Kepolisian RI saat ini," kata Martin.

Meski masih ada pihak yang kurang suka, tambah Martin, faktanya keputusan Presiden SBY dengan mengusulkan calon tunggal yakni Sutarman sebagai Kapolri, merupakan langkah yang sangat strategis dan paling benar.

Menurutnya, penunjukan yang dilakukan Presiden bukan tanpa alasan yang jelas. "Saya yakin semua hal sudah dipertimbangkan dengan sangat matang oleh Presiden," kata anggota Partai Gerindra ini.

Martin menerangkan, pengalaman Sutarman menjadi ajudan Presiden Gus Dur atau Abdurrahman Wahid akan membuatnya menjadi sosok penengah yang baik jika berada dalam konflik dua pihak atau antar kepentingan.

Menurut Martin, Presiden Gus Dur adalah sosok Presiden yang berada di tengah setiap golongan, baik dari gologan muslim, maupun non muslim. "Artinya, Sutarman pun, sebagai mantan ajudan Gus Dur, akan mampu berdiri di tengah, diantara antar kepentigan yang ada," kata Martin.

Dengan begitu, kata Martin, Sutarman akan sangat mampu bersikap adil dalam menyelesaikan setiap masalah.

"Beliau pasti mampu bersikap adil dengan tidak berpihak di setiap keadaan sehingga, sehingga setiap keputusan yang akan diambilnya tetap membuat institusi polisi netral. Saya yakin beliau pasti bisa," katanya.

Dengan begitu, Martin pun sangat yakin DPR akan menerima Sutarman menjadi Kapolri baru pengganti Timur Pradopo. "Saya yakin juga DPR pasti akan menerima Sutarman dengan lapang dada," ujar Martin.

Menurut Martin langkah Sutarman bakal mulus dan diterima oleh anggota-anggota DPR Komisi III sebagai Kapolri. Sebab rekam jejak sosok Sutarman tergolong bersih dan tanpa cela.

Diluar itu, kata Martin, selain dirinya beberapa anggota DPR khususnya Komisi III, sedikit banyak sudah mengenal Sutarman, bahkan sejak Sutarman menjabat Kapolda Metro Jaya dulu.

"Sikapnya sangat bijak dan tegas. Begitu juga dengan rekam jejaknya yang tidak bermasalah," kata Martin.

Mengenai hubungan Polri dengan KPK, jika Sutarman sebagai Kapolri, Martin menilai, Sutarman akan dapat berkerjasama dan bersinergi dalam melakukan pemberantasan korupsi.

"Termasuk juga menuntaskan kasus teror yang telah merengut jiwa anggota polisi dilapangan," kata Martin.(bum)