TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Moeldoko menjamin tidak akan ada lagi praktek dwi fungsi ABRI saat ini maupun untuk ke depannya. Bahkan dirinya siap mempertaruhkan kepalanya.

"Sulit jadi tentara berbuat baik saja dicurigai. Tapi saya ngga peduli selama itu baik untuk rakyat, janganlah dalam hal sosial budaya. Tidak ada dwi fungsi ABRI, tidak akan lahir lagi. Kalau lahir lagi (dwi fungsi ABRI), potong leher saya," kata Moeldoko dalam jumpa pers gladi resik HUT TNI ke-68, di Skadron dua Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (3/10/2013).

Moeldoko menjelaskan, kesatuannya akan selalu setia pada negara. TNI siap sedia, Moeldoko menegaskan kembali, siapapun presiden terpilih pada Pemilu 2014, meskipun bukan dari militer.

"Jaminan TNI sudah terbukti presiden non atau mantan presiden yang pernah dijabat seperti Gusdur, Megawati, Habibie, TNI lurus pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Jelas, tegas, enggak basa-basi," jelasnya.

Untuk diketahui, dwifungsi adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara.

Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan.

Konsep dwifungsi TNI pertama kali muncul dalam bentuk konsep Jalan Tengah  yang diusulkan pada tahun 1958 oleh Jendral A.H. Nasution, pimpinan TNI-AD pada saat itu, kepada Presiden Soekarno untuk memberikan peluang bagi peranan terbatas TNI di dalam pemerintahan sipil.