Hasyim Muzadi Minta KPK Berikan Ada Tidaknya Status Suap di Pilkada Jatim
Jika cara ini ditempuh, apapun keputusan MK, namanya akan tetap bersih
Editor: Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi memberikan atensi khusus atas penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, dengan cara mengajak para tokoh nasional mendesak KPK mengorek keterangan dari sang hakim konstitusi.
"Penangkapan ini merupakan sesuatu yang menggoncangkan peradilan dan keadilan di MK. Saya dan tokoh masyarakat Indonesia harus bersama- sama mendesak KPK agar dalam waktu satu atau dua hari ini mengorek fakta dari Akil, apakah juga daerah-daerah lain melakukan hal yang sama," papar Kiai Hasyim melalui keterangan tertulisnya, Jumat (4/10/2013).
Penangkapan Ketua MK Akil Mochtar menjadi perhatian sendiri oleh Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi. Pasalnya, 7 Oktober mendatang merupakan putusan sengketa Pilkada Jatim. Hasyim menambahkan, sebelum tanggal tersebut KPK dapat memberikan indikasi ke MK tentang status ada tidaknya suap antara Pilgub Jatim maupun pilkada lainnya dengan Akil Mochtar.
"Jika cara ini ditempuh, apapun keputusan MK, namanya akan tetap bersih. Kalau tidak, MK terus dibayangi nuansa suap yang meruntuhkan martabatnya. KPK harus berani men-support MK dengan cepat guna menyelamatkan negara ," tegas Kiai Hasyim
Menurutnya, calon incumbent Pilgub Jatim terkenal sangat royal berbagi dan terbukti bisa memborong segalanya.
Mulai dari parpol, mayoritas aktivis, akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, hingga rakyat jelata. "Maka sangat perlu KPK mengusut melalui Akil Mochtar, ada tidaknya suap dari Pilgub Jatim. Inilah yang tempo hari saya usulkan perlunya sinergi antara DKPP, MK dan KPK,” pungkas pengasuh Ponpes Al Hikam Depok ini.