TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- PDI Perjuangan mengaku tidak membahas mengenai wacana Wakil Gubernur Banten Rano Karno.

Isu Rano Karno muncul terkait kursi kepemimpinan di Banten.

Apalagi, Ratu Atut Chosyah sebagai Gubernur Banten kini sedang dicegah oleh KPK keluar negeri. Hal itu terkait penetapan tersangka adik Ratu Atut, Tubagus Chaery Wardana.

"Tidak ada pembicaraan mengenai Rano Karno saat rapat DPP," kata Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan di Jakarta, Selasa (8/10/2013).

Trimedya menjelaskan dalam rapat DPP itu lebih dibahas mengenai keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). PDIP akan mengusulkan adanya pansus soal mafia di MK.

Sebab keputusan MK bersifat final dan mengikat. "Kita berharap ada terobosan hukum kita indikasikan adanya motif suap di Pilkada Bali, Jabar, dan Sumut," tuturnya.

Sebelumnya, Politisi PDI Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka juga yakin Rano Karno tidak berniat mengambil kursi kepemimpinan Ratu Atut Choisyah.

"Kita cukup dekat, saya, Mas Jokowi dengan Rano Karno, tidak ada ambisi kekuasaan," kata Rieke ketika berkunjung ke Kantor Tribunnews.com, Jakarta, Jumat (4/10/2013).

Rieke mengatakan kader yang maju dalam pilkada semata-mata penugasan dari partai.

Begitu pula ketika mengajukan gugatan ke MK terkait Pilkada, itu juga merupakan bentuk perintah partai.

"Kalau nggak dijaga itu terputus saat terpilih," imbuhnya.