TRIBUNNEWS.COM –Pengajar ekonomi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Dahnil Anzar Simajuntak, berpendapat bahwa Pemerintah Provinsi Banten di bawah pemerintahan Ratu Atut Chosiyah "memainkan" akrobatik angka terkait kondisi makro-ekonomi Banten.

"Persentase angka pengangguran misalnya, itu tidak dibagi dengan angkatan kerja, tapi malah dibagi dengan jumlah penduduk," jelas Dahnil di kantor Indonesia Coruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta, Jumat (11/10/2013).

Dahnil juga menguraikan indikator-indikator makro ekonomi lainnya, seperti angka pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak. Menurutnya, angka-angka tersebut berkebalikan dengan kondisi sosial ekonomi riil masyarakat. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk memberikan kesan bahwa Banten di bawah pemerintahan Atut sukses dalam melakukan pembangunan.

"Angka pertumbuhan ekonomi Banten okelah di atas 6 persen. Tetapi, sebanyak 68 persennya disumbang Tangerang. Wilayah selatan itu kecil (sumbangannya). Penerimaan pajak juga begitu, 65 persen dikontribusikan Tangerang," tuturnya.

Kesalahan utama yang menyebabkan kondisi Banten tidak mengalami kemajuan secara signifikan, kata Dahnil, adalah Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Banten yang dibajak oleh kroni dinasti Atut.

Kroni dinasti ini sebagian besar tidak memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur yang berguna bagi masyarakat. Sebanyak 62 persen jalan di Banten, kata Danhil, rusak.

"Jadi ibaratnya salat subuh enggak dikerjakan, salat duha dikerjain. Yang primer diabaikan yang sekunder yang mendatangkan keuntungan banyak malah dikerjakan," ujarnya.