TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Mantan Wakil Presiden Golkar Jusuf Kalla (JK) meminta pemerintah mengecek kebenaran informasi soal dugaan aktivitas mata-mata dari Kedutaan Amerika Serikat (AS) di Jakarta.

JK menegaskan, pemerintah harus mengecek kebenaran informasi mengenai hal itu. Dan kalau benar apa adanya kabar tersebut, maka pemerintah diminta untuk tidak takut melakukan protes kepada Amerika atas tindakan yang melanggar etika dan hukum hubungan antarbangsa.

"Kalau melanggar hukum, kita harus protes," tegas Jusuf Kalla, di sela peluncuran Program Baru Kompas TV mengenai Pemilu "Indonesia Satu" di Studio Kompas TV, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Dia meminta pemerintah serius menanggapi informasi tersebut untuk melakukan pengusutan memastikannya. "Tentu kalau itu memang benar harus diprotes. Namanya protes ada aturannya diplomatik," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa telah melaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perihal informasi yang beredar di media massa bahwa Kedutaan Amerika Serikat (AS) di Jakarta digunakan sebagai sarana menyadap komunikasi elektronik di Asia Tenggara termasuk Indonesia.

"Yang saya ketahui Menlu telah melaporkan ke Bapak Presiden bahwa Menlu telah berkomunikasi dengan Kuasa Usaha Kedubes AS di Jakarta yang intinya menyampaikan protes dan keprihatinan yang mendalam atas berita adanya fasilitas pemantauan komunikasi intelejen di Kedubes AS di Jakarta," kata Staf Khusus Presiden bidang Luar Negeri,
Teuku Faizasyah, Rabu.

Menurut Teuku, posisi pemerintah Indonesia sudah disampaikan Menlu dalam pembicaraan tersebut bahwa apabila berita termaksud benar, maka tindakan tersebut tidaklah bersahabat. "Dan ini bertentangan dengann hubungan baik Indonesia dengan AS," ujar Teuku.

Informasi mengenai aksi AS memata-matai Asia Tenggara termasuk Indonesia dilansir media Australia, Sydney Morning Herald (SMH) mengutip data yang dibocorkan Edward Snowden.