TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto menegaskan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa telah melakukan komunikasi langsung dengan Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Amerika Serikat (AS) di Jakarta yang saat ini berada di Yogyakarta dan menyampaikan "protes keras" dan keprihatinan yang mendalam atas berita adanya fasilitas pemantauan komunikasi intelejen di Kedubes AS di Jakarta.

"Kami sampaikan jika berita dimaksud benar, maka hal tersebut merupakan tindakan yang tidak bersahabat dan bertentangan dengan hubungan baik Indonesia-ASM," kata Djoko ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (31/10/2013).

Mantan Panglima TNI ini menegaskan pPemerintah Indonesia sudah meminta agar pihak Kedubes AS segera memberikan penjelasan resmi soal ini.

"KUAI AS akan segera mencari tahu dan segera menyampaikan informasi lengkap mengenai hal tersebut," kata Djoko.

Informasi mengenai aksi AS memata-matai Asia Tenggara termasuk Indonesia dilansir media Australia, Sydney Morning Herald (SMH), mengutip data yang dibocorkan Edward Snowden.

Disebutkan aksi penyadapan dilakukan gabungan dua badan rahasia AS yakni CIA dan NSA yang dikenal dengan nama "Special Collection Service".

Amerika Serikat diketahui menyadap dan memantau komunikasi elektronik di Asia Tenggara melalui fasilitas mata-mata yang tersebar di kedutaan besarnya di beberapa negara di kawasan itu, termasuk kedutaan AS di Jalan Medan Merdeka Jakarta Pusat, seperti dilaporkan media Australia, Sydney Morning Herald (SMH) mengutip data yang dibocorkan Edward Snowden.

Masalah ini telah dilaporkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Yang saya ketahui Menlu telah melaporkan ke Bapak Presiden bahwa Menlu telah berkomunikasi dengan Kuasa Usaha Kedubes AS di Jakarta yang intinya menyampaikan protes dan keprihatinan yang mendalam atas berita adanya fasilitas pemantauan komunikasi intelejen di Kedubes AS di Jakarta," kata Staf Khusus Presiden bidang Luar Negeri,Teuku Faizasyah, ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Rabu (30/10/2013).

Menurut Teuku, posisi pemerintah Indonesia sudah disampaikan Menlu dalam pembicaraan tersebut bahwa apabila berita termaksud benar, maka tindakan tersebut tidaklah bersahabat.

"Dan ini bertentangan dengan hubungan baik Indonesia dengan AS," ujar Teuku.