TRIBUNNEWS.COM,  SEMARANG - Penetapan DPT yang rencananya akan dilakukan pada Senin (4/11/2013) sebaiknya ditunda karena masih ruwetnya masalah daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2014, yang terus dilakukan perbaikan-perbaikan.

"Jika memang belum siap, dan belum selesai, maka sebaiknya  ditunda tanpa harus mengganggu proses pemilu itu sendiri. Sebab, perbaikan dan kejujuran atas DPT itu untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap kualitas pemilu dan demokrasi lima tahunan itu," kata Ketua DPR RI Marzuki Alie di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (2/11/2013).

Marzuki Alie sendiri mengaku belum memiliki E-KTP, karena masih diproses dan KTP masih berlaku, sehingga tidak masalah dengan E-KTP itu sendiri.

“Jadi, sebaiknya KPU, Bawaslu, dan DPR menuntaskan DPT terlebih dahulu sebelum ditetapkannya DPT. Itu penting, karena DPT itu akan menentukan kualitas demokrasi,” kata Marzuki Alie.

Menurutnya, kalau kesalahan DPT sampai 10,6 juta orang, maka kesalahan itu besar, dan besar pula resiko politik yang akan ditanggungnya, setelah pemilu 2014. Misalnya, akan banyak gugatan akurasi suara hasil pemilu, baik pemilu legislative maupun pemilu presiden.

“Saya khawatir dengan DPT yang bermasalah, maka nanti akan digugat masyarakat yang menuntut keabsahan hasil pemilu itu sendiri,” ujarnya.

Menurut Marzuki, 10,8 juta atau 14 juta DPT yang bermasalah tersebut sangat besar dan bisa mempengaruhi hasil pemilu. Karena itu dia meminta KPU Bawaslu, dan Kemendagri mengajak DPR RI untuk mencari solusi terbaik sebelum ditetapkan.

“Soal apakah Mendagri Gamawan Fauzi siap mundur dengan DPT dan E-KTP yang bermasalah dan belum tuntas ini, maka itu tanyakan saja ke Mendagri, karena saya belum dengar sendiri,” ujarnya.