TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra tetap meminta penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) diundur. Hal itu disebabkan ketidakcocokan antara Mendagri dengan KPU. Selain itu adanya protes dari peserta pemilu.

"Ada ketidaksesuian antara kader-kader Gerindra yang tidak masuk dalam daftar pemilih, tidak sesuai antara nama dengan NIK, dan jumlahnya cukup signifikan," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani ketika dikonfirmasi, Senin (4/11/2013).

Menurut Muzani, DPT yang bermasalah dapat menjadi awal kualitas pemilu yang buruk. Sehingga, ia menyarankan agar KPU tidak buru-buru menetapkan DPT.

Muzani juga menegaskan pihaknya akan melakukan pengumpulan bukti disertai laporan dari kader. Bukti tersebut akan disampaikan kepada Bawaslu yang menjadi dasar bahwa DPT amburadul.

"Dari jumlah kader kita ada yang belum tercantum sebagai pemilih, ada ketidaksesuauan itu. nama dan alamat ini jadi masalah," imbuhnya.

Ketika ditanya apakah DPT bermasalah malah menguntungkan partai tertentu, Muzani enggan berspekulasi. Ia mengatakan KPU tidak melakukan perbaikan yang signifikan.

"Harusnya ini sesuatu yang dari awal kita ingatkan akan menimbulkan resiko yang agak sensitif sehingga harus mendapatkan perhatian," katanya.