TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar menegaskan mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) sesuai jadwal yakni pada 4 November 2013. Kalau ditunda lagi maka akan mempengaruhi tahapan selanjutnya.

Demikian disampaikan politisi Golkar, Agun Gunadjar Sudarsa saat dikonfirmasi wartawan dari Cisarua, Bogor, Senin (4/11/2013). Menurutnya, kendati belum paripurna, penyempurnaan data pemilih bisa diawasi Badan Pengawas Pemilu.

"Penetapan DPT hari ini memang belum paripurna. Masih banyak yang harus diselesaikan. Namun pekerjaan, penanganan, dan penyelesaiannya tidak perlu sampai harus ditunda," ungkap Agun.

Ketua Komisi II DPR RI menjelaskan, efek jika penetapan DPT yang ditunda, maka tahapan yang bakal terganggu adalah penyediaan logistik. Karena untuk memenuhi logistik pemilu, KPU sudah memulai proses tender dan lelang yang butuhkan waktu lama.

Kalaupun ada warga yang berhak memilih tapi tidak tercantum dalam DPT, sesuai perundang-undangan, dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih khusus. Bahkan, untuk bisa menyalurkan hak suaranya, pada pemilihan H, warga bisa membawa KTP.