TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri sudah melakukan pemetaan wilayah-wilayah rawan terjadinya konflik horizontal menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2014. Ada 10 Polda yang masuk dalam daftar rawan.

Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Badrodin Haiti mengatakan bahwa sepuluh Polda yang rawan tersebut diantaranya Polda Sulwesi Selatan, Sulawesi Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

"Wilayah yang sampai sekarang rawan konflik pada Pemilu 2014 nanti yaitu Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Aceh, Sumatera Utara, NTB (Nusa Tenggara Barat), sama wilayah yang ada di Pulau Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. DKI Jakarta juga termasuk," kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2013).

Permasalahan tidak validnya data Daftar Pemilihan Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpotensi memicu terjadinya konflik horizontal menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang.

"DPT itu kan dari dulu memang dijadikan isu yang tidak pernah selesai. Tapi kan sebenarnya memang sulit untuk bisa memvalidkan DPT ini. Tehnisnya itu kan ada dari daerah, berbagai kerawanan itu kan pasti terjadi," ucap Badrodin.

Pihaknya sudah menyiapkan pola pengamanan dalam Pemilu 2014 mendatang guna mengantisipasi terjadinya konflik horizontal berdasarkan tingkat kerawanan.

"Kita sudah mempunyai Pola, untuk kategori aman dua tiga TPS disiapkan satu polisi, untuk kategori rawan satu disiapkan satu polisi bersama dua orang keamanan masyarakat untuk satu TPS, kemudian untuk kategori rawan dua dua polisi di tempatkan dalam satu TPS," katanya.