TRIBUN, JAKARTA - Adhyaksa Dault mengaku bersyukur di masanya memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga, proyek pusat pendidikan dan pelatihan sekolah atlet tidak terealisasi karena sertifikat tanah 32 hektar di Desa Hambalang belum ada.

Hal lain yang membuatnya kaget lantaran anggaran proyek Hambalang pada masanya Rp 125 miliar, itu pun belum cair, sementara di masa Menpora Andi Mallarangeng statusnya menjadi multiyears dengan anggaran mencapai Rp 2,5 triliun.

"Saya bersyukur juga sertifikat tidak jadi sekarang. Jika tidak, jadi ini (terjerat) juga saya sekarang ini," kata Adhyaksa saat bersaksi untuk terdakwa Deddy Kusdinar dalam sidang lanjutan di Pengdilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Dalam kesaksiannya, Adhyaksa menjelaskan proyek Hambalang pertama kali dibuat masterplannya tahun 2006 dengan bentuk rancangan sekolah olahraga saja dan anggaran sebesar Rp 125 miliar.

Kemudian, dilakukan penelitian bahwa tanah di desa Hambalang tersebut terdiri tanah lempung sehingga hanya boleh dibangun bangunan setinggi dua lantai ke atas dan dua lantai ke bawah.

Karena tidak ada sertifikat tanah Hambalang, DPR memberikan bintang untuk anggaran Rp 125 miliar. Artinya, anggaran tidak bisa cair. Adhyaksa bahkan dua kali mendatangi Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Jowo Winoto pada 2007 dan 2009 mengurus sertifikat tapi belum juga turun.