TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu penyadapan ponsel yang dilakukan badan intelijen Australia terhadap Presiden SBY dan sejumlah menteri masih terus bergulir.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq menuturkan ada tiga hal yang harus diperbaiki oleh Bangsa Indonesia untuk memperkecil peluang disadap.

Menurutnya, Indonesia harus lebih memperkuat sistem komunikasi informasi nasional dengan membangun kebijakan politik yang jelas.

"Kebijakan politik indonesia harus clear dulu, jangan berfikir a thausand friend zero enemy. kita tidak punya garis yang jelas siapa kawan siapa lawan, kita tidak pernah aware akan hati-hati sama siapa," kata Mahfudz dalam dialog pergerakan dengan tema Penyadapan dan Diplomasi Kita di Rumah Pergerakan di Teluk Langsa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (22/11/2013).

Mahfudz menjelaskan, yang kedua Indonesia harus memperbaiki bidang teknologi. Jangan sampai Indonesia memiliki tekhnologi yang masih bisa dikuasai negara lain.

"Jangan sampai seperti pesawat tempur yang dibeli dari Amerika bisa membaca gerak-gerik dan mengunci saat kita akan menyerang. Tekhnologi kita di bidang komunikasi dan teknologi, itu semua teknologi barat produk Amerika. Secara politis kita membuka pintu untuk disadap," ujarnya.

Ketiga, Indonesia harus memiliki sikap tegas akan kontra sinyal intelegen untuk memperkecil peluang penyadapan.

Seperti diketahui, Badan intelijen Australia dikabarkan telah memata-matai pembicaraan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta beberapa orang terdekatnya.

Informasi ini terungkap dari dokumen yang dibocorkan oleh Edward Snowden yang diterbitkan oleh media penyiaran Australia Broadcasting Corporation dan harian The Guardian. Presiden SBY dan istri, serta Wakil Presiden Boediono adalah beberapa orang yang masuk dalam target.

Laporan ini terungkap menyusul semakin panasnya hubungan Indonesia dan Australia terkait serangkaian tuduhan aksi mata-mata yang dilakukan oleh pihak Australia kepada Indonesia.