ICW: Usut Juga Korupsi di Kementerian ESDM dan BUMN
ICW mendesak KPK mengusut tuntas praktik suap tidak hanya di hulu namun sampai hilir di berbagai bidang termasuk Migas Indonesia.
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nicolas Timothy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Divisi Monitoring dan Analisa Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas praktik suap tidak hanya di hulu namun sampai hilir di berbagai bidang termasuk Migas Indonesia.
"Tidak hanya di kelembagaan SKK Migas, tapi juga di Kementerian ESDM dan BUMN, termasuk di kekuasaan baik itu politisi atau pejabat pemerintah," ujar Firdaus di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (23/11/2013).
Selain suap, Firdaus juga berharap pihak KPK juga menelusuri indikasi korupsi di sektor Migas. Sebab, ada potensi kerugian negara yang besar hingga triliunan rupiah.
"Saya bicara riil sesuai audit BPK dengan sampling dari beberapa perusahaan soal cost recovery dari tahun 2009 sampai 2012. Itu ada temuan Rp 18,7 triliun cost recoverynya," ucap Firdaus.
Firdaus menambahkan, KPK sebaiknya juga mulai menindaklanjuti nama-nama yang terkuak dari fakta persidangan terkait suap yang melibatkan Rubi Rubiandini selaku Ketua SKK Migas.
"Yang disebutkan (nama) di dalam fakta persidangan itu bagian dari mafia migas. Yang penting, kalau dia terungkap dalam fakta persidangan, maka sudah jadi kewajiban aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti," tutur firdaus.
