TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai pemerintah mengetahui jumlah aset perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hilang sampai saat ini.

FITRA menganggap, salah satu penyebabnya adalah ketiadaan Peraturan Pemerintah (PP) yang jelas mengenai mekanisme penyertaan modal negara.

"Aksi korporasi BUMN justru sering menguntungkan pemegang saham swasta, dan mengurangi porsi pemerintah," ujar Koordinator FITRA, Ucok Sky Khadafi, Minggu (24/11/2013).

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) banyak aset BUMN, seperti tanah atau gedung, statusnya belum jelas. Hal ini rentan menyebabkan ada pihak yang mencaplok aset itu sehingga kepentingan publik dirugikan.

"Ini karena pemerintah telat memberi payung hukumnya. Dari data 2012, ada Rp 38,5 triliun aset BUMN, enggak jelas siapa yang punya," jelas Uchok.

Berdasarkan data yang dikumpulkan FITRA, BUMN dengan aset terbesar adalah Bank Mandiri, pada 2012 senilai Rp 635 triliun. Disusul BRI Rp 551 triliun, PLN Rp 527 triliun, dan PT Pertamina Rp 395 triliun.

Selain kepemilikan tak jelas, saham pemerintah di perusahaan pelat merah menunjukkan tren semakin tergerus. Di PGN, saham negara tinggal 56 persen, Telkom 53 persen, dan BRI hanya 56,7 persen.

"Pemerintah enggak peduli, sampai ada audit BPK, enggak ada penjelasan pemerintah. Kenapa saham-saham itu bisa hilang," ungkap Ucok.