Anas: Tak Ada Istilah Istana Atau Bukan Jika Soal Penegakan Hukum

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Anas Urbaningrum meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak gentar mengusut kasus suap SKK Migas, bahkan jika benar ada pihak istana yang terlibat.

"Kalau masalah hukum kan tidak ada istilah ring satu, ring dua. Tidak ada istilah Istana dan bukan Istana. Yang berlaku, prinsip persamaan di hadapan hukum," kata Anas di Markas PPI, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (29/11/2013).

Anas menyebutkan,KPK harus membongkar aliran dana yang mengalir dalam kasus SKK Migas. Menurut Anas, migas merupakan sektor yang menghasilkan 'kue' besar.

"Harapan saya kasus ini segera tuntas. Ini juga keinginan masyarakat Indonesia. Tentu publik berharap kasus ini diselidiki tuntas. Apa sesungguhnya kasusnya, ke mana saja. Jangan parsial, separuh-separuh, atau pilih-pilih. Semuanya harus diselidiki sampai tuntas," ujarnya.

Nama politisi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana dan Tri Yulianto disebut dalam sidang kasus suap SKK Migas yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Selain keduanya, dugaan keterlibatan pihak Istana juga disebut, seperti anak bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Saat ditanya keterkaitan nama-nama tersebut dalam kasus suap SKK Migas, Anas enggan komentar. Namun, Anas mengaku mengenal sosok Tri Yulianto sebagai kader Partai Demokrat yang rajin.

"Soal materi persidangan tidak baik kalau saya komentari. Tapi kalau pribadi, kenal Pak Tri Yulianto. Dia (Tri) politisi yang rajin turun ke Dapil, tekun bina konstituen. Di luar itu saya tidak banyak tahu,” kata Anas.