Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Radlis

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman menegaskan, dirinya memiliki alasan kuat untuk menunda menerapkan kebijakan penggunaan jilbab bagi polisi wanita (polwan).

Ia mengatakan, kebijakan itu sengaja ditunda karena pihaknya masih merumuskan konsep keseragaman penggunaan jilbab.

"Hal itu (jilbab) perlu keseragaman, jadi bukan sekadar pakai jilbab," tutur Sutarman, ketika ditemui di sela-sela acara penutupan Pendidikan Candradimuka Bhayangkara, di Akademi Kepolisian, Kota Semarang, Selasa (3/12/2013).

Untuk hal keseragaman jilbab, Sutarman mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada polwan. Dia meminta kepada polwan agar merumuskan konsep dan anggaran untuk pengadaan jilbab.

"Saya serahkan ke polwan untuk merumuskan konsep jilbabnya," katanya.

Menurutnya, penggunaan jilbab di kalangan polwan bukan hanya sebatas penutup kepala namun harus sinkron dengan seragam dan tidak mengganggu mobilitas bagi anggota polwan.

"Semua perlu perencanaan yang matang, termasuk anggarannya," katanya.

Menurutnya, apabila konsep dan anggaran sudah selesai pada Desember 2013, maka kemungkinan polwan sudah bisa menggunakan jilbab pada tahun 2014.

"Dari segi kebijakan tidak ada masalah, cuma perlu pengaturan termasuk anggaran. Kalau akhir Desember sudah keluar, maka kemungkinan itu besar (penggunaan jilbab tahun depan)," katanya.

Untuk diketahui, pada 28 November 2013, Polri membatalkan kebijakan penggunaan jilbab untuk polwan. Pembatalan itu, ditandai keluarnya telegram rahasia yang ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Oegroseno.