TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah, merasa heran dengan kasus korupsi SKK Migas yang terkesan kasusnya dilokalisir di KPK dengan tuntutan terhadap pelaku di persidangan Tipikor yang cenderung negotiable (dinegosiasikan).

'Kasus SKK Migas, ditemukan uang yang kodenya sama dengan yang ditemukan penyidik KPK di kantor Kementerian ESDM dan tiba-tiba kasus itu dihilangkan,' kata Fahri di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (10/12/2013).

Dia membandingkan antara kasus suap impor daging sapi yang melibatkan eks Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq yang cenderung didramatisir oleh penegak hukum padahal Lutfhi, tidak menerima suap seperti dituntutan.

Menurut Fahri ketika penyidik KPK memeriksa kantor Kementerian ESDM dalam kasus SKK Migas ditemukan pula catatan-catatan mengenai aliran dana diduga suap SKK Migas itu.

"Termasuk (aliran dana) ke beberapa anggota Kabinet (menteri). Tapi ini kok tak muncul?" ujar Fahri.

Anggota Komisi Hukum DPR RI ini mengaku punya data kecil yang suatu saat akan diungkap ke publik soal hubungan pemberantasan korupsi di tanah air dengan pihak asing.

"Saya tidak akan berhenti bicara seperti ini. Suatu saat  ingin bangunkan semua orang bahwa  bukan seperti ini caranya menyelesaikan masalah dalam pemberantasan korupsi.  Ini malah menambah rumit dan membuat komplikasi dalam tubuh bangsa sendiri," kata Fahri.