TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komnas Perempuan mengklarifikasi soal laporan pihaknya ke Badan Kehormatan (BK) DPR mengenai 4 Anggota Komisi 1 DPR yang diduga mengeluarkan kata-kata melecehkan saat fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon anggota KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) pada Juli 2013 lalu.

"KPI tidak terima aduan dari korban langsung. Makanya posisinya klarifikasi. Jadi ini bukan pengaduan," kata Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah, ketika dikonfirmasi, Rabu (11/12/2013).

Menurut Yuniyanti, Komnas Perempuan merespon dan menindaklanjuti laporan publik atas fit and proper test yang dianggap merendahkan perempuan dan bisa berujung pada peminggiran perempuan pada akses politik dan posisi-posisi strategis.

"Pertemuan dengan BK juga mendesakkan Pakta integritas berbasis HAM dan gender untuk calon anggota Dewan," kata dia.

Pihaknya ingin memastikan calon anggota DPR punya perspektif HAM dan gender, bukan pelaku kekerasan atau terindikasi terlibat dalam pelanggaran HAM, gender, dan lain-lain.

"BK DPR mengapresiasi upaya Komnas perempuan dan BK berkomitmen untuk memfollow up ini," kata dia.

Sebelumnya, Badan Kehormatan (BK) DPR menerima laporan dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan. Laporan itu berisi dugaan tindakan pelecahan yang dilakukan anggota DPR saat melakukan fit and proper test calon anggota KPI.

Pertanyaan anggota DPR dalam seleksi itu yang dianggap melecehkan perempuan misalnya ketika bertanya

"Ditanya ibu kok cantik, ada juga yang nanya hari ini ke spa berapa kali, begitu. Mungkin karena merasa dekat. Dan pertanyaan seperti itu memang terjadi," kata Anggota BK DPR Ali Maschan Moesa.