TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah diperiksa oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus Pilkada Lebak, Banten. Selain itu, ribuan loyalis pendukung Atut ikut memberikan dukungan dengan menggelar aksi demonstrasi didepan kantor KPK.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y Thohari menilai aksi itu wajar. Ia mengatakan fenomena tersebut terjadi sejak awal reformasi.

"Dulu ada tokoh terseret muncul gerakan paguyuban, itu hal biasa. Maka jangan menjadi kue bika yang gosong dari bawah, tapi terlalu ke atas gosong ke atas. Itu pressure dari publik itu biasa," kata Hajriyanto di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/12/2013).

Ia meminta agar KPK tidak terpengaruh dengan adanya dukungan semacam itu. Apalagi bila tokoh tersebut dekan dengan kekuasaan.

"Jadi kalau ada tekanan dari jawara ya hal yang wajar saja," katanya.

Hajriyanto mengatakan sejak awal Golkar mendoronga Atut untuk mengikuti proses hukum di KPK. Ia juga melihat Atut koorperatif dengan menjalani pemanggilan KPK.

"Dari awal Golkar menyatakan tidak akan intervensi, tidak akan menghambat, dan bekerja sesuai alat bukti kita hanya minta semuanya fair," kata Hajriyanto.

Hajriyanto menjelaskan perbuatan korupsi merupakan tindakan individu dan tidak terkait dengan kepartaian.

"Golkar tidak pernah menyuruh kadernya korupsi," imbuhnya.

Sebelumnya, ribuan loyalis Gubernur Banten Ratu Atut yang melakukan aksi demonstrasi Jumat (20/12/2013) di depan kantor KPK mengaku siap pasang badan bila gubernurnya diganggu pihak manapun.

"Kalau ada yang ganggu ibu Atut, akan berhadapan dengan kami. Berhadapan dengan masyarakat Banten," teriak orator yang disambut massa pendukung Atut di depan kantor KPK.

Para pendukung Atut ini menamai dirinya sebagai Presidium Banten Bersatu. Mereka berorasi di jalur lambat dari Menteng menuju Mampang Prapatan di depan kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Jalur ini terpaksa ditutup oleh pihak kepolisian.