TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon presiden 2014 dari konvensi Partai Demokrat, Hayono Isman, menilai pemerintahan  yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah tidak solid.

Panilaian dan pandangan itu disampaikan Hayono Isman saat memberikan kuliah umum atau Public Lecture Kandidat Presiden 2014 yang digelar Soegeng Sarjadi Syndicate di Hotel Four Seasons, Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Bertajuk 'Pemerintahan Solid dan Gotong-royong', Hayono menyatakan, Indonesia harus berlari kencang untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Oleh karena itu, saat ini Indonesia membutuhkan ekonomi yang kuat, pemerintah yang solid, dan gotong royong.

Sayangnya, tiga faktor itu belum ada, terutama soal pemerintahan yang solid.

Menurut Hayono, sering sekali terjadi beda pendapat di antara menteri kabinet atau jajaran pemerintah daerah. Ia mencontohkan, tentang impor kebutuhan pokok, terkesan dilakukan tanpa perhitungan matang dan terjadi lepas koordinasi.

"Dalam mencaapai Indonesia kokoh, sudah saatnya menghadirkan pemerintah yang solid, diawali dengan menteri yang tidak hanya berkualitas, memahami tugasnya, tapi juga mempunyai empati kepada rakyat, harus bisa berkoordinasi dengan sesama menteri, dengan pemerintah daerah. Karena, demokrasi yang kita bangun saat ini cenderung melemahkan pemerintah," ujar Hayono.

Bagi Hayono, pemerintah yang solid adalah pemerintah yang mampu memahami perkembangan politik dan perkembangan daerah. Dan cara memerintah saat ini sudah tidak bisa lagi menggunakan cara lama. "Pemeritah yang solid adalah pemerintah yang mendapat penghargaan dari rakyat dan dari pemerintah daerah," tandasnya.

Ia mengatakan, otonomi daerah (otda) adalah tidak salah. Sebab, substansi otda adalah bagian proses demokrasi, sehingga daerah mampu mengurus dan mengembangkan daerahnya sendiri.

"Bagi saya, mari kita berhati-hati dalam melihat otonomi daerah dalam demokrasi. Kita cendreung menyalahkan demokrasi dengan adanya pilkada. Yang harus kita jujur, ada ketidakmampuan membangun demokrasi itu, apa itu pemerintahan daerah," ujarnya.

Penulis: Abdul Qodir