TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mendukung upaya penggeledahan KPK terhadap ruang kerja Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bhatoegana dan Anggota Komisi VII, Tri Yulianto, kemarin (Kamis 16/1/2014).

"Saya mendukung kinerja KPK yang menindaklanjuti BAP Rudi Rubiandini itu. Namun saya lebih mendukung lagi kalau KPK juga tidak berhenti sampai di situ. Sebab, pastinya informasi dan bukti tersebar di banyak anggota Komisi VII lainnya yang tentu saja ada beragam fraksi di sana,” kata Ruhut, di Jakarta, Kamis (16/1/2014).

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam BAP Rudi Rubiandini mengatakan bahwa ia memberikan uang THR kepada Komisi VII. "Bukan menuduh, secara logika kata 'Komisi VII' yang disebutkan adalah sebuah komisi di DPR yang berisi dari banyak fraksi, bukan cuma ada Demokrat saja. Di situlah independensi KPK dan tidak tebang-pilihnya bakal kelihatan," kata Ruhut.

Seperti dikemukakan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, bahwa Fraksi Demokfrat mendukung sepenuhnya upaya KPK sekaligus mendorong agar KPK juga memeriksa fraksi-fraksi lain di komisi VII, mengingat dalam BAP Rudi Rubiandini dikatakan bahwa pemberian THR tersebar di komisi VII yang memiliki banyak fraksi.   

Dalam kondisi ini, partai politik bisa memberikan bantuan hukum kepada kader bermasalah sebagai bagian dari tanggung-jawab. "Bantuan upaya hukum ini tidak dimaknai sebagai perlindungan atau melindungi, tapi lebih kepada pemberian hak dari tiap kader partai berdasarkan azas praduga tak bersalah," ujarnya.