TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Mantan Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) Akil Mochtar membantah pernah menerima uang guna memuluskan sidang sengketa Pilkada Palangkaraya.

Akil lantas menyangkal pernah berurusan dengan Sekjen Golkar Idrus Marham dan fungsionaris Golkar Mahyudin.

Hal itu disampaikan Akil saat majelis hakim menanyakan ihwal pernyataan terdakwa Chairun Nisa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mengenai sengketa Pilkada Palangkaraya yang uangnya itu diinisiasi DPP Golkar.

Hakim anggota Alexander Marwata menanyakan kebenaran ini kepada Akil ketika duduk sebagai saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/1/2014).

"Itu tidak benar, itu fitnah. Saya tidak pernah berhubungan dengan sekretaris Golkar," kata Akil.

"Berita-berita di media, sangat tidak benar. Saya baru mendengar sekarang di persidangan, ada rumor diserahkan ke saya. Mungkin saya orang yang tidak bersih, tapi saya bukan orang yang menggadaikan kehormatan," sambungnya.

Mendengar hal itu, Hakim Alexander kemudian menanyakan soal istilah diskon dalam Pilkada Palangkaraya yang disebut Akil dalam SMS-nya kepada Chairun Nisa.

SMS Chairun Nisa kepada Akil yang dimaksud berbunyi, "Palangkaraya 2 ton". Namun, Akil menjawab, "itu kan didiskon."

Akil mengakui menyebut pengurusan Palangkaraya 'didiskon'. Namun diskon yang dimaksud bukan soal besaran tarif melainkan kepentingan masyarakat Palangkaraya.

"Saya jawab Palangkaraya diskon karena kepentingan umat. Artinya diskon tidak ada pembayaran," kata Akil.

Istilah 'kepentingan umat' kembali didalami hakim. Akil menjelaskan bahwa walikota yang dimenangkannya itu adalah seorang muslim.

"Wali Kota muslim dan dia menang itu kepentingan umat. Maksud saya untuk kepentingan masyarakat di sana. Saya jawab untuk Palangkaraya untuk kepentingan umat, itu diskonnya untuk masyarakat," kata Akil.