TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tewasnya 15 orang akibat awan panas Gunung Sinabung dianggap sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam melindungi warganya.

Hal tersebut diungkapkan dalam aksi Solidaritas Nasional Peduli Korban Bencana yang dimotori Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2014) malam.

"Pemerintah gagal melindungi keselamatan warganya karena memberikan informasi sesat yang menjadi rujukan masyarakat kembali ke desa melintasi zona bahaya," kata Ketua Bidang Pendidikan Kader dan Kerohanian GMKI, Yanto Mapada.

Dikatakannya tidak ada pengawasan dan penjagaan yang ketat dari pemerintah agar membatasi, mencegah atau melarang masyarakat yang hendak melintasi zona bahaya menjadi indikator kelalaian.

Pemerintah juga membiarkan masyarakat kembali ke desa yang termasuk dalam zona bahaya sehingga masyarakat dan relawan menjadi korban erupsi.

"Pemerintah daerah tidak memiliki sistem pengaman, peringatan dini dan perencanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang memadai dalam mencegah jatuhnya korban," katanya.

Selain itu, aksi ini pun mendesak supaya pemerintah menetapkan bencana Gunung Sianbung sebagai bencana nasional serta melakukan audit terhadap Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan pemerintah daerah Tanah Karo.

Atas hal tersebut, SBY pun bertanggungjawab atas kegagalan mengkoordinasi BNPB sebagai lembaga di bawah wewenangnya.

"Badan Nasional Penanggulangan Bencana bertanggungjawab atas lemahnya sistem pengawasan di zona berbahaya dan gagalnya sistem komunikasi informasi kepada korban bencana," ungkapnya.