TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelontorkan anggaran yang berasal dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 75 miliar untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C Sutardjo mengatakan anggaran bantuan KKP yang diberikan di provinsi NAD diantaranya 12 unit Kapal Penangkap Ikan >30 GT, 6 unit Kapal Penangkap Ikan <30 GT, 9 unit Kapal Penangkap Ikan >30 GT TA 2013, 130 KUB Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan.

Ada juga bantuan pembuatan 796 Kartu Nelayan, 800 bidang Sertipikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan, Pembangunan Gedung Pengepakan dan Turap di PPI Lampulo, Pembangunan Kios Nelayan dan Pembangunan Gedung Pengepakan (TA 2013).

Kemudian 132 PUMP Perikanan Budidaya, 9 Paket PUMP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, 28 Paket Sarana Pemasaran Bergerak (SPG) Roda 3, 14 Paket Peralatan Sistem Rantai Dingin, Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dan juga Bantuan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

"Bantuan ini merupakan wujud industri perikanan yang kokoh, mandiri, dan berkelanjutan serta memperluas kesempatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan nelayan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi," kata Sharif dalam siaran persnya, Senin (10/3/2014).

Dia menjelaskan, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor kelautan dan perikanan, sehingga dapat diandalkan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Tujuan utama pengembangan melalui bantuan di sektor perikanan diantaranya untuk meningkatkan daya saing perikanan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas produk, dan nilai tambah produk.

Menurutnya saat ini di seluruh Indonesia telah dibangun 816 unit pelabuhan perikanan dengan berbagai tipe melalui dana APBN, APBD, bantuan luar negeri, maupun swasta. Pelabuhan tersebut terdiri dari enam Pelabuhan Perikanan Samudera, 14 Pelabuhan Perikanan Nusantara, 45 Pelabuhan Perikanan Pantai, dan 749 Pangkalan Pendaratan Ikan, dan 2 pelabuhan perikanan swasta.

"816 pelabuhan perikanan ini menjadi target Program Peningkatan Kehidupan Nelayan yang bertujuan untuk meningkatkan wirausaha dan pendapatan nelayan," ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan yang diberikan KKP diharapkan bisa dirasakan kelompok sasaran yakni rumah tangga miskin (RTS) nelayan di wilayah berbasis Pelabuhan Perikanan (PP)/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).