Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ini Sejumlah 'Dosa' Deddy Kusdinar di Proyek Hambalang

Deddy Kusdinar dianggap secara sah dan meyakinkan, telah menyalahgunakan kewenangannya terkait proyek Hambalang

Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Ini Sejumlah 'Dosa' Deddy Kusdinar di Proyek Hambalang
TRIBUN/DANY PERMANA
Terdakwa Deddy Kusdinar (kanan) menjalani persidangan dengan agenda pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (25/2/2014). Deddy diduga terkait dalam kasus korupsi proyek Hambalang. 

Penulis Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis enam tahun penjara, denda 100 juta subsider tiga bulan kurungan terhadap terdakwa kasus korupsi Hambalang, Deddy Kusdinar.

Selain itu mantan Pejabat Pembuat komitmen proyek pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang itu juga diharuskan membayar uang penggati sebesar Rp 300 juta, subsider enam bulan kurungan.

Dalam amar putusan majelis hakim yang dibacakan Selasa (11/3/2014) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, terkuak sejumlah kesalahan Deddy, sehingga negara mengalami kerugian yang mencapai ratusan miliar pada proyek bernilai Rp 1,2 triliun itu.

Dipaparkan Hakim Sutio, pada tahap awal persiapan dan perencanaan P3SON, terdakwa selaku Karo Perencanaan merangkap koordinator tim asistensi telah mempunyai maksud dan tujuan menguntungkan khususnya PT Metaphora Solusi Global (MSG) agar menjadi penyedia jasa konsultan perencana proyek Hambalang.

"Terbukti terdakwa memberikan surat tugas kepada Muhammad Arifin untuk mengurus pendapat teknis ke Kementerian PU terkait proyek P3SON di Hambalang.

Terdakwa juga meminya Asep Wibowo dan Arifin membuat Rancangan Anggaran Biaya proyek P3SON di Hambalang, serta terdakwa mengajukan perhitungan biaya anggaran yang direncanakan Rp 2,5 triliun," kata Hakim Sutio.

Berita Rekomendasi

Selain itu, Deddy Kusdinar dianggap secara sah dan meyakinkan, telah menyalahgunakan kewenangannya terkait proyek Hambalang itu.

"Sebelum pengadaan lelang, terdakwa telah menentukan perusahaan-perusahaan yang akan menjadi pemenang lelang proyek Hambalang, yaitu PT Yodya Karya menjadi Konsultan Perencana, PT Ciriajasa Cipta Mandiri menjadi Konsultan Manajemen Konstruksi dan PT Adhi Karya menjadi pelaksana jasa konstruksi," kata Hakim Anwar.

Terdakwa, lanjut Hakim Anwar, telah menetapkan Yoda Karya, padahal tahu evaluasi teknis tidak dilakukan oleh panitia pengadaan tetapi oleh tim YK dibantu tim MSG sehingga sudah dipastikan YK jadi pemenang.

"Terdakwa mengesahkan HPS padahal disusun dari BQ (Bill of Quantity) yang dibuat Adhi Karya dan bukan oleh panitia ataupun Konsultan Perencana," kata Hakim Anwar.

Tak hanya itu, Deddy juga dinilai terbukti telah melakukan proses pembangunan Hambalang, padahal saat itu belum dilakukan studi amdal di lokasi yang akan dibangun.

Deddy juga dianggap menandatangani kontrak multiyears (tahun jamak) guna membangun P3SON di Hambalang dengan Kerjasama Operasional Adhi Karya-Wijaya Karya. Padahal saat itu izin kontrak dari Kemenkeu belum ada.

"Terdakwa memfasilitasi pemberian uang dari Adhi Karya untuk Andi Zulkarnain Anwar alias Choel Mallarangeng sebagai fee 18 persen atas proyek Hambalang," kata Hakim Anwar.

Terakhir, terang Hakim Anwar, terdakwa di tahun 2011 meski tidak menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen, tetapi melakukan penunjukan langsung dan menandatangani kontrak dengan rekanan proyek Hambalang, yakni dengan Yoda Karya sebagai Konsultan Perencana, Ciriajasa Cipta Mandiri menjadi Konsultan Manajemen Konstruksi dan KSO Adhi Karya-Wijaya karya sebagai penyedia jasa konstruksi.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas