Laporan Wartawan Tribunnews.com Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Boediono dan Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kerap diasosiasikan sebagai dua sosok yang paling bertanggungjawab atas skandal bailout Bank Century.

Namun, bagi sejumlah pihak, terdapat "invicible hand" yang jauh memiliki kekuatan dan paling bertanggungjawab atas pengucuran dana bailout Century, sehingga menjadikan dana tersebut sebagai ladang korupsi.

Penilaian seperti itu, bukan tanpa alasan kuat. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, sudah memberikan pengakuan mengejutkan tentang adanya "kekuatan tak terlihat" tersebut.

Kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Anas mengakui adanya penyumbang atau donatur palsu alias fiktif dalam laporan dana kampanye Partai Demokrat Pilpres 2009. Termasuk, dugaan aliran dana dari jatah bailout Bank Century.

Anggota Tim Pengawas (Timwas) skandal Bank Century DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, pengakuan Anas itu semakin menguatkan dugaan adanya kekuatan di atas Sri Mulyani dan Boediono.

"Pernyataan Anas Urbaningrum seusai di periksa KPK, semakin menguatkan dugaan adanya kekuatan di atas Sri Mulyani dan Boediono, dan ikut bermain dalam skandal bailout Bank Century," kata Bambang Soesatyo melalui pesan singkat, Minggu (23/3/2014).

Menurut Bambang, pernyataan Anas tersebut, juga menjadi pembetulan terhadap temuan Panitia Khusus (Pansus) DPR kasus Bank Century.

Pansus DPR, kata dia, sebelumnya menemukan kejanggalan dalam profil nasabah penerima dana bailout Bank Century.

"Faktor kejanggalan profil nasabah dan donatur ini, mengindikasikan adanya operasi rahasia yang menunggangi keputusan KSSK menyetujui bailout Bank Century," ujar Bambang, yang juga anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar itu.

Semula, sambung Bambang, dana bailout yang disetujui oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan pimpinan Sri Mulyani hanya sebesar Rp 632 miliar.

Namun, terdapat rekomendasi lain kepada pimpinan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) untuk mencairkan dan mendistribusikan dana hingga membengkak menjadi Rp 6,7 triliun seusai pemilihan presiden.

Berdasarkan hal itu, terusnya, Boediono kekinian menuding LPS sebagai pihak yang mampu memberi penjelasan terkait skandal tersebut.

"Tapi, karena tidak mau dikambinghitamkan, LPS sudah membantah Boediono. Jadi, pertanyaan kini adalah, apa alasan LPS sampai nekat menggelontorkan dana bailout melampaui jumlah yang direkomendasikan oleh Sri Mulyani-Boediono," cecarnya.

"Saya menduga, tanpa sepengetahuan KSSK, ada operasi atau perintah rahasia kepada LPS. Perintah rahasia untuk pencairan bailout itu, pasti datang dari institusi di atas KSSK yang sangat berkuasa, sehingga LPS tak berani menolak," ungkapnya.

Pertanyaan lainnya, yakni mengapa sampai Sri Mulyani selaku Ketua KSSK terkaget-kaget dan hanya bisa marah atas kejadian tersebut.

Pertama, terang Bambang, karena Sri Mulyani sadar bahwa operasi rahasia pencairan dana di LPS itu telah diskenariokan sedemikian rupa sehingga berada di luar kendali KSSK.

"Nah, kalau segala sesuatunya bisa dipaksakan, bisa jadi itu adalah kerja atau operasi intelijen," tandasnya.