TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak memiliki komitmen dalam pemajuan kebebasan beragama di Indonesia. Hal itu tergambar dalam survei yang dipaparkan Setara Institute di Jakarta, Selasa (1/4/2014).

"Kondisi kebebasan beragama ini tentu tidak terlepas dari keberadaan presiden sebagai pemimpin tertinggi dalam sebuah negara demokratis," kata Ketua Setara Institute Hendardi.

Dalam survei tersebut terlihat 53 persen pemilih menilai SBY tidak memiliki komitmen dalam kebebasan beragama. Kemudian 40 persen menilai SBY memiliki komitmen yang rendah terhadap kebebasan beragama. Sementara 5 persen responden menyatakan SBY memiliki komitmen yang tinggi dalam kemajuan kebebasan beragama. Sedangkan responden yang mengaku tidak tahu sebanyak 2 persen.

Hendardi mengatakan ketegasan seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan beragama. Jika pemimpin tidak tegas, katanya, maka harapan terciptanya sebuah kehidupan beragama yang harmonis akan sulit tercapai.

Menurut Hendardi, SBY tidak memiliki komitmen dengan adanya faktah dilapangan. Salah satu contoh kasus GKI Yasmin di Bogor dimana sampai saat ini jemaat belum memiliki tempat beribadah.

"Sudah berulang kali, bahkan puluhan kali para jemaat melakukan ibadah di depan Istana Negara berharap ada perhatian dari pemerintah," ujarnya.

Setara menggelar survei bertujuan untuk mengetahui persepsi 100 korban kebebasan beragama tentang pemilu 2014. Laporan survei 100 korban kebebasan beragama diperoleh dengan melakukan tanya-jawab terhadap para respondeng sejak tanggal 5 Maret-30 Maret 2014. Survei kuantitatif ini menggunakan metode purposif dalam menetapkan sampel survei dimana Setara menetapkan secara cermat 100 korban kebebasan beragama yang memiliki ciri-ciri spesifik dan karakteristik tertentu sehingga relevan dengan struktur dan tujuan penelitian.