TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyak praktik kecurangan dalam pengawasan pemilu membuat Projo Jokowi membuat posko untuk pengaduan kecurangan. Pengaduan ini untuk meminimalisir penyelewengan dalam pemilu legislatif pada 9 April 2014.

"Daftar pemilih kan bermacam-macam, jadi kami perkuat dengan menjaring mahasiswa, dan sukarelawan, dan projo, ini lintas partai, semuaya akan menjamin bahwa pemilu harus dijaga kebersihannya, " kata Sunggul Hamonangan Sirait, kepala divisi dan konstitusi Projo di Jakarta, Sabtu (5/4/2014).

Sunggul menambahkan bahwa nantinya akan dilihat apakah akan pemilu menggunakan mobilisasi oleh Pejabat setempat seperti PNS. Jika hal ini terjadi maka akan dijadikan bukti bagi pelaksanaan pemilu yang harus jujur dan adil.

"Kita tidak mau kecolongaan kita siapkan 10.000 posko untuk pengawasan pelaksanaan pemilu, nanti semua bukti-bukti akan kita kumpulkan dan jika salah maka kita akan jadikan bukti ke Bawaslu atau dijadikan alat ke Mahkamah Konstitusi (MK)," katanya.