Klarifikasi Panglima TNI Mesti Diapresiasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --  Panglima TNI Moeldoko telah memberi klarifikasi bahwa tidak pernah ada ucapan dirinya yang meminta maaf (regret) kepada pemerintah Singapura terkait penamaan Usman Harun atas KRI saat diwawancara wartawan NewsAsia.

Pengamat politik Hikmahanto Juwana mengatakan, rupanya wartawan yang mewawancara telah salah menterjemahkan kata 'maaf' yang disampaikan oleh Penglima TNI dari yang seharusnya 'pardon' menjadi 'regret'.

Bila mencermati wawancara Panglima TNI yang dilakukan dalam bahasa Indonesia memang Panglima TNI ingin bersikap sopan (mungkin karena pemirsa adalah warga Singapura) sehingga mendahului pernyataannya bahwa Indonesia tetap menggunakan nama Usman Harun untuk KRI dengan kata "maaf."

"Klarifikasi yang telah diberikan oleh Panglima TNI patut diapresiasi dan publik Indonesia tidak perlu gusar," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/4/2014).

Pemerintah Singapura, khususnya Menteri Pertahanan Ng Eng Hen, tidak seharusnya buru-buru merespons dengan menyambut baik permohonan maaf Indonesia melalui Panglima TNI berdasarkan suatu wawancara.

Dalam etika diplomatik seharusnya pernyataan maaf dari suatu pemerintah dilakukan melalui saluran-saluran resmi.

Belum lagi seharusnya Menhan Singapura tahu bahwa bila ada pernyataan maaf dari pemerintah Indonesia maka hal tersebut dilakukan oleh Menhan atau Menlu Indonesia. Panglima TNI tidak memiliki domain untuk mengatasnamakan pemerintah Indonesia dalam kaitan dengan permintaan maaf kepada negara lain.

Publik dan media Indonesia diharapkan tidak terjebak dengan pernyataan media dan Menhan Singapura seolah-olah Panglima TNI tidak menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia.