TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon menyatakan keprihatinan terhadap permasalahan UN SMP yang terjadi sejak hari pertama penyelenggaraannya.

“Kekacauan yang terjadi dalam pelaksanaan UN kemarin tentu saja sangat disayangkan. Permasalahan yang terjadi pada UN SMA kemarin kembali terulang pada UN SMP. Ini menunjukkan Kemendikbud tidak belajar dari kesalahan sebelumnya," kata Fadli dalam keterangan persnya, Selasa (6/5/2014).

Fadli menuturkan, perlu dipertanyakan pula kredibilitas tim pembuat soal, apakah mereka benar-benar ahli dalam bidang tersebut. Menurutnya, adanya soal yang mencantumkan nama Jokowi menimbulkan pertanyaan, apakah ada muatan politis dalam UN kali ini?

Begitu juga dengan banyaknya soal yang tidak lengkap, bagaimana proses supervisi soal-soal tersebut? "Seharusnya ada tim yang mengecek apakah soal-soal tersebut apakah sudah layak untuk didistribusikan atau tidak. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari Kemendikbud," ucapnya.

Fadli juga mengatakan bahwa adanya kekacauan dalam pelaksanaan UN kemarin sangat merugikan siswa. Menurut dia, adanya penundaan pelaksanaan UN karena pengawas harus menganulir soal yang bermasalah membuang banyak waktu, banyak siswa yang bingung dan gelisah sehingga merugikan mereka secara mental.

"Pada akhirnya karena menanggung beban psikologis, para siswa tidak dapat mengerjakan soal secara maksimal. Sangat disayangkan bila mereka menjadi korban dari ketidakprofesionalan pemerintah," tuturnya.

Kondisi seperti ini akan terus berulang kata Fadli jika pemerintah terutama Kemendikbud tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Diperlukan kepemimpinan yang bersih, jujur, tegas, dan amanah untuk membenahi permasalahan-permasalahan bangsa termasuk di dalamnya masalah dalam bidang bidang pendidikan.

"Kondisi carut-marut dalam pelaksanaan UN seperti ini tidak akan terjadi apabila calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra yaitu Bapak Prabowo Subianto mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin negeri ini," katanya.