TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI Periode 2004-2009, Jusuf Kalla menilai bahwa tidak ada dasar hukum pemberian Pinjaman Modal Sementara (PMS) atau bailout ke Bank Century. Mengingat, ketentuan pemerintah tidak mengatur blanket guarantee atau full guarantee (penjaminan penuh).

Apalagi, klaim dia, saat itu telah mengingatkan tidak ada aturan penjaminan penuh tersebut sebelum keputusan pemberian bailout dilakukan.

"Pada waktu dilaporkan tanggal 13 Nopember 2008, hanya dilaporkan (Bank Century) kalah kliring. Saya katakan itu biasa. Tetapi, saya tegaskan tidak boleh ada full guarantee maka tidak boleh bailout," kata JK bersaksi untuk terdakwa Budi Mulya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/5/2014).

JK mengatakan bahwa dalam aturan penjaminan, yang diperbolehkan yakni terhadap nasabah yang memiliki tabungan di bawah Rp 2 miliar dengan suku bunga di bawah yang dijaminkan LPS. Ada juga beberapa syarat lainnya. Sehingga, terang dia, bailout yang diberikan ke Bank Century menyalahi kebijakan pemerintah.

Tetapi lanjut JK, pada tanggal 13 Oktober 2008, dirinya justru didatangi oleh Menko Perekonomian Menkeu, Menteri BUMN dan Mensesneg, dengan tujuan meminta untuk menyetujui aturan blangket guarantee. Namun permintaan tersebut tetap ditolak olehnya.

"Menteri menteri ini datang untuk meminta persetujuan. Tetapi, saya tidak setuju," kata JK.

Kesaksian JK berbeda dengan kesaksian mantan Menkeu Sri Mulyani. Di hadapan majelis hakim, Sri mengatakan bahwa penyelamatan kepada Bank Century perlu dilakukan untuk mencegah rusaknya perbankan atau perekonomian Indonesia akibat krisis perekonomian di Amerika Serikat.

Mengingat, menurut Sri Mulyani, ketika itu telah terjadi Rush di Medan dan Surabaya. Walaupun, Sri Mulyani mengaku sempat ragu akan keputusannya menyelamatkan Bank Century. Sebab, angka bailout kerap berubah.

Seperti diketahui, dari surat dakwaan milik Budi Mulya, diduga telah terjadi skenario dalam penetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik sehingga mendapatkan PMS (Penyertaan Modal Sementara).

Skenario dimulai ketika rapat tanggal 16 Nopember 2008 yang dihadiri oleh Sri Mulyani (Menkeu/Ketua KSSK), Boediono, Miranda, Muliaman Hadad, Siti Fadjrijah, Fuad Rahmany, Noor Rachmat, Poltak L Tobing (LPS), Firdaus Djaelani (Kepala Eksekutif LPS) dan Suharno Eliandy (LPS).

Dalam rapat tersebut, Firdaus Djaelani mengatakan bahwa biaya menutup Bank Century lebih rendah dibandingkan harus menyelamatkannya.

Namun, Boediono mengatakan perhitungan Firdaus hanya berdasarkan sisi mikronya saja. Sehingga, data tersebut diindahkan.

Sebaliknya, DG BI memerintahkan DPNP untuk menyiapkan konsep Analisis Dampak Sistemik (ADS) Bank Century untuk dipresentasikan dalam rapat KSSK tanggal 19 Nopember 2008.

Tetapi, pada saat rapat dengan KSSK yang dipaparkan hanya gambaran umum kinerja perbankan di Indonesia. Sehingga, KSSK belum memutuskan bank Century berdampak sistemik sebagaimana diinginkan oleh BI.