IPW: Polri Mesti Umumkan 3 Pejabat Reserse Tertangkap Tangan
Tujuannya agar publik mengetahui bahwa sasaran OTT Polri tidak hanya jajaran lalulintas tapi juga sudah melebar ke jajaran reserse.
Penulis: Rendy Sadikin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Markas Besar Polri harus segera mengumumkan hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap pejabat reserse di tiga daerah, belum lama ini. Tujuannya agar publik mengetahui bahwa sasaran OTT Polri tidak hanya jajaran lalulintas tapi juga sudah melebar ke jajaran reserse.
Indonesia Police Watch (IPW) mendapat informasi, belum lama ini, ada tiga OTT yang dilakukan ke jajaran reserse. Yakni, OTT terhadap pejabat reserse di Polres Jaktim. Pejabat ini tertangkap tangan saat menerima uang suap.
"OTT juga dilakukan terhadap pejabat reserse di Polda Kalbar yang tertangkap tangan saat menerima uang suap dari penyelundup gula. Lalu, OTT terhadap pejabat reserse di Polres Tegal," ujar Ketua Presidium IPD, Neta S Pane, dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Kamis (15/5/2014).
Mabes Polri perlu menjelaskan ketiga OTT tsb secara rinci, siapa saja pejabat reserse yang tertangkap tangan, berapa besar uang suap yang disita, siapa penyuapnya, dan apa tindakan yang dilakukan terhadap pelaku. IPW memberi apresiasi pada Mabes Polri yang melakukan operasi senyap dan OTT untuk membersihkan institusinya.
Namun IPW mendesak OTT harus segera menyentuhkan ke jajaran SDM dan pendidikan Polri. Saat ini misalnya, Polri sedang membuka penerimaan SPN, Polwan, Polisi Sumber Sarjana, dan Sespim. Isu yang beredar menyebutkan suap menyuap untuk SPN dan Polwan mencapai Rp200 juta hingga Rp250 juta per orang.
Sedangkan untuk Sespim mencapai Rp300 juta sampai Rp500 juta. "IPW sudah menyampaikan informasi ini ke Propam Polri dan meminta segera menurunkan tim untuk mengusutnya. Daerah rawan yang harus ditelusuri adalah Sumut, Banten, Jakarta, Jateng, Jatim, Jabar, Kaltim, Kalsel, dan Kalbar," kata Neta.
Selain itu, proyek pengadaan Polri juga perlu dilakukan OTT. Sebab, mafia proyek sengaja merekayasa agar proyek-proyek besar di Polri selalu jatuh ke mereka. Para mafia proyek itu adalah TS, R, MA, S, dan Mar. Mereka bekerja sama dengan oknum pati Polri dan oknum DPR, yakni HH, AS, SN, dan BS.
Para mafia proyek di Polri ini harus segera dibersihkan OTT agar institusi penegak hukum ini bersih dari aksi penjarahan uang negara. Polri jangan mau kalah dengan KPK yang makin agresif menjadikan anggota DPR sebagai tersangka korupsi. Polri tidak perlu takut kepada anggota DPR yang menjadi mafia proyek.
