Jumhur: Diplomasi Indonesia Terkait Tenaga Kerja Lemah
Menjelang pasar bebas Asen (MEA), diplomasi Indonesia pada luar negeri dalam masalah ketenagakerjaan sangat lemah
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Sugiyarto
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Menjelang pasar bebas Asean (MEA), diplomasi Indonesia pada luar negeri dalam masalah ketenagakerjaan sangat lemah hal itu tampak dalam klausul kerjasama ketenagakerjaan.
"Indonesia perlu melakukan renegosiasi klausul ketenagakerjaan yang diliberalisasi. faktanya perjanjiannya sekarang, untuk tenaga kerja Indonesia seperti tidak ada ." ujar mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat di Jokowi-JK Center, Jakarta, Sabtu (7/6/2014).
Deklarator Aliansi Rakyat Merdeka yang medukung Jokowi-JK ini mengatakan kerjasama ketenagakerjaan masyarakat Asean, baru akan dinegosiasikan. Namun, lanjut Jumhur permasalahannya adalah perjanjian kerjasama tersebut kurang tepat.
"Masalah yang akan diatur justru tenaga kerja yang high skill seperti dokter dan akuntan, sementara untuk yang medium skill seperti pekerja hotel dan pramu saji tidak diatur," ujar Jumhur.
Jumhur mengatakan hal itu percuma dilakukan, pasalnya untuk tenaga kerja bertipe high skill, pindah kerja antar negar sudah biasa dan banyak dilakukan, meski belum diatur. Sementara lanjut Jumhur pekerja Medium Skill yang jumlahnya banyak belum diatur.
"Percuma membuat perjanjian liberalisasi ketenagakerjaan yang high skill karena mereka sudah melakukannya, sementara yang medium skill itu jarang dan perlu pengaturan," ujar Jumhur.
Akibatnya lanjut Jumhur banyak tenaga kerja Indoneaia yang profesional di bidangnya terganjal dan tidak bisa kerja di luar negeri, karena tidak adanya aturan.
"Banyak kasus tenaga kerja Indoneaia yang perusahaannya sudah setuju namun negara bersangkutan tudak mengijinkan, dan itu merugikan sekali, perlua adanya aturan." Ujar Jumhur.
Jumhur mengatakan pemimpin Indonesia ke depan diharapkan mampu menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yang semakin hari belum ada peyelesaiannya.
"Pemerintahan nanti semoga bisa menyelesaikannya, jika dilihat dari visi misi, punya Jokowi-JK lebih mungkin dapat menyelesaikannya," ujar Jumhur.