Menurut Soetrisno, ide memberikan Rp 1 miliar setiap desa merupakan ide lama.

Jakarta - Debat Calon Presiden 9 Juni 2014 memunculkan sebuah topik menggiurkan tentang duit untuk lebih dari 78.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Siapa tak tergiur, Prabowo Subianto, salah satu calon presiden menjanjikan akan mengucurkan duit Rp 1 Miliar untuk setiap desa, jika ia terpilih sebagai Presiden RI pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 9 Juli nanti. Ide tersebut termasuk agenda ekonomi kerakyatan pasangan Prabowo-Hatta.

Lawan debat Prabowo yang juga calon presiden dari koalisi PDI Perjuangan, Joko Widodo segera menyambar pernyataan Prabowo ini. Menurut Jokowi, soal bantuan untuk desa itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Desa yang telah disahkan di DPR. "Bahkan bukan hanya satu miliar. Itu tergantung desanya. Ada yang Rp 1,4 miliar, Rp 1,3 miliar, dan sebagainya," kata Jokowi.

Program satu miliar per desa ini sejak beberapa bulan lalu telah dikampanyekan Prabowo. Pada 26 Oktober 2013, sejumlah kepala desa menyatakan telah menerima surat berisi janji Prabowo Subianto itu. Surat itu terdiri atas tiga lembar dengan lambang Gerindra di pojok kanan dan tiga bintang di pojok kiri disertai nama dan pangkat, Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto. Ada juga lembar lain yang ditandatangani Ketua Umum Gerindra Suhardi dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani. Sedangkan sampul belakang berisi permintaan supaya kepala desa yang menerima surat itu mengirimkan pesan pendek ke nomor tertentu setelah menerima surat tersebut.

Benarkah, program satu miliar setiap desa itu ide Prabowo? Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa Budiman Sudjatmiko mengatakan surat Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjanjikan dana Rp 1 miliar ke tiap desa hanya klaim. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyatakan beleid itu hasil kerja seluruh anggota panitia khusus. “Tak benar Undang-Undang Desa lahir karena satu partai,” katanya kepada Tempo, pekan lalu.

Nun di luar tokoh-tokoh partai yang kini beradu klaim atas program itu, pengusaha nasional Soetrisno Bachir hanya bisa tertawa geli. Maklum, lima tahun silam, dirinyalah yang gencar beriklan untuk program itu. Menurut Soetrisno, ide memberikan Rp 1 miliar setiap desa merupakan ide lama, yang sudah diwacanakan dirinya ketika menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional 2005-2010. Saat itu, Soetrisno Bachir berkampanye untuk partainya dengan mengusung topik ini: janji mengucurkan Rp 1 miliar perdesa bila partainya memenangkan Pemilu 2009.

"Ide tersebut dilatarbelakangi pemikiran karena sebagian besar penduduk Indonesia berada di desa. Oleh karena itu, desa harus dimakmurkan agar kesejahteraannya meningkat, dan tidak perlu lagi ada imigran ke kota," kata Soetrisno di Bangkalan, Madura, Rabu 18 Juni 2014.

Dalam sebuah kampanye terbuka di Palu, Sulawesi Tengah, sebagaimana diberitakan GATRA 5 April 2009 misalnya, Soetrisno Bachir berjanji akan memberikan Rp 1 miliar untuk tiap desa di Tanah Air.  "Sebagian besar penduduk Indonesia berada di desa. Oleh karena itu, desa harus dimakmurkan agar kesejahteraannya meningkat," kata Soetrisno di hadapan massa yang memadati Lapangan Vatulemo di Balai Kota Palu.

Untuk desa yang saat ini jumlahnya mencapai lebih 76 ribu unit, Soetrisno memasang target 10% dari APBN atau Rp100 triliun untuk membangun desa jika PAN mampu memenangi pemilu legislatif. Saat itu, PAN memasang target meraih kursi sebanyak 15% di DPR. "Kalau itu tercapai, maka PAN akan mengusung calon presiden dari kadernya sendiri," katanya.

Soetrisno mengakui, setelah dirinya berhenti sebagai ketua umum PAN, ide tersebut sempat mandek, sebelum kemudian didorong oleh Partai Golkar untuk dimasukkan ke dalam UU Desa.

Mengenai adanya klaim mengenai ide Rp 1 miliar 1 desa berasal dari capres itu, Soetrisno mengaku heran, sebab ide itu baru diperdengarkan menjelang pilpres. (skj) (Advertorial)