Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Kholish Chered

TRIBUNNEWS.COM JAKARTA, - Menteri Agama RI, Lukman Hakim Syaifuddin, mengatakan pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan haji tahun 1435 Hijriyah (2014), sehingga tercipta keadilan dan transparansi.

Dua kata kunci tersebut, keadilan dan transparansi, ditempuh melalui proses yang panjang, baik dalam tataran kebijakan maupun implementasinya. Hal tersebut disampaikan Lukman dalam kegiatan pembekalan petugas Media Center Haji (MCH) 1435 H di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Kamis (14/8/2014) sore.

Ia menjelasakan, dari sisi keadilan, masih terjadi permasalahan tidak seimbangnya kuota haji dengan animo masyarakat yang sangat tinggi. Kuota haji Indonesia (baik reguler maupun khusus) adalah 211.000 orang per tahun yang berkurang sementara menjadi 168.800 karena kebijakan perluasan Masjidil Haram.

"Saat ini kami sedang fokus membenahi pemanfaatan sisa kuota agar lebih berkeadilan," kata Lukman.
Dari 155.200 kuota reguler, hingga 14 Agustus 2014 hanya tersisa sekitar 551 kursi.

Jumlah itu diperoleh setelah melalui tiga tahap pelunasan BPIH, yang kemudian sisa kuota dikembalikan ke seluruh provinsi. Jumlah ini berkurang drastis dibanding fase serupa tahun sebelumnya yang mencapai 2.000- 3.000 kursi.

"Saya berharap, hingga 22 Agustus 2014 kuota itu 100 persen terserap," katanya. Lantas, bagaimana bila belum seluruhnya terserap? Ia mengakui banyak persoalan teknis. Seperti jamaah haji yang belum siap uang untuk melunasi BPIH, tidak siap berangkat, terpisah suami istri, hingga masalah kecocokan waktu,

Lukman berpandangan, ketika memang kuota untuk jamaah haji sesuai urutan porsi memang tidak terserap seluruhnya, sebaiknya bisa digunakan para pembimbing. Karena faktanya, memang jumlah pembimbing di kloter relatif kurang.

Ia menilai, pembimbing yang sudah antre bertahun-tahun dan sudah membayar sendiri BPIH, bisa dprioritaskan dan dimajukan keberangkatannya. Dengan catatan, yang bersangkutan harus membantu pembimbing yang satu orang per kloter. Sehingga Nilai kemanfaatannya bisa dirasakan jamaah.

"Dalam waktu dekat saya akan bertemu dengan BPK dan KPK untuk mendengar pandangan mereka tehadap pandangan ini," katanya. Karena pandangan tersebut perlu dasar hukum, bisa saja nantinya akan diterbitkan Peraturan Menteri Agama RI untuk memperkuatnya.

Adapun tentang transparansi, Lukman mengatakan telah dimulai pola baru berupa pendampingan tim perumahan haji Indonesia sejak fase negosiasi (baik oleh Irjen, maupun pengawas eksternal), agar prosesnya lebih transparan.

"Hasilnya, Efisiensi di Makkah tidak kurang dari Rp 100 miliar. Di Jeddah masih dihitung. Dan di Madinah tidak kurang dari Rp 41 miliar. Ternyata, dengan transparansi, efisiensi bisa didapatkan," katanya.

Hak jamaah pun terus diperbaiki. Pada pemondokan tahun ini, tidak ada satu pun bangunan tua. Seluruhnya sekelas hotel bintang 3. Namun hal ini memberi implikasi jarak.

"Pemondokan di Makkah paling jauh tidak sampai 4 kilometer. Diatas 2 kilometer disediakan bus shalawat 24 jam di titik terdekat dari pemondokan mereka. Adapun di Madinah, seluruhnya masuk wilayah Markaziyah yang berjarak 650 meter dari masjid Nabawi," katanya. (*)