Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Tim Transisi Akan Pangkas Biaya Kunker ke Luar Negeri Rp 32 T

Akbar bersama tim transisi lainnya terus mencari dan mengkaji formulasi yang tepat di pemerintahan yang akan datang.

Penulis: Randa Rinaldi
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Tim Transisi Akan Pangkas Biaya Kunker ke Luar Negeri Rp 32 T
Tribunnews.com/Achmad Rafiq
Politisi dan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Akbar Faisal, usai menjenguk Marzuki Alie di Gedung Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta, Jumat (15/8/2014) malam. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2015 beserta Nota Keuangannya telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jum'at, kemarin.

Menanggapi itu, Deputi Tim Transisi Joko Widodo dan Jusuf Kalla yaitu Akbar Faizal menyatakan ada beberapa hal yang akan dikaji dan diformulasikan dengan tim lainnya.

Dia mencontohkan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri dan anggaran bidang inftrastruktur termasuk yang akan dikaji.

Pembahasan APBN tersebut  sedang dikaji oleh Hasto Kristiyanto yang memformulasikan dengan masukan berbagai pihak.

Menurutnya formulasi ini menyangkut biaya kunjungan kerja ke luar negeri sekitar Rp 32 triliun.

"Ini gila banget, saya bisa memastikan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebenarnya itu sesuatu tidak terlalu efektif dan satu sisi yang tidak dilakukan legislatif dan yudikatif," jelas Akbar di Jakarta, Senin (18/8/2014).

Berita Rekomendasi

Akbar bersama tim transisi lainnya terus mencari dan mengkaji formulasi yang tepat di pemerintahan yang akan datang.

Menurutnya formulasi yang sedang dibicarakan Hasto akan membantu.

Akbar juga menambahkan pembahasan RAPBN 2014-2015 yang akan dijalankan oleh presiden terpilih akan dikomunikasikan dengan berbagai pihak.

Pembahasan RAPBN bidang inftrastruktur akan dikaji mengingat anggaran yang dipersiapkan untuk bidang itu lebih rendah dari tahun sebelumnya.

"Karena kondisi kita darurat bidang inftrastruktur harus dikomunikasikan.

Ini belum termasuk dengan program Jokowi-JK tentang Indonesia cerdas dan pintar yang harus dirasakan masyarakat ,"jelasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas