TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PPP DPR, Hasrul Azwar, membantah keterangan mantan anggota Komisi VIII Zulkarnaen Djabar soal kejanggalan proses penetapan Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH).

Hasrul mengklaim penetapan BPIH sudah sesuai dengan prosedur.

"Prosedur, itu sudah undang-undang kok," kata Hasrul usai diperiksa KPK, Selasa (19/8/2014).

Namun, Hasrul mengaku tak dikorek soal pemondokan dan katering haji oleh penyidik.

Padahal, masalah pemondokan dan katering diketahui sudah ditunjuk sebelum anggaran BPIH ditetapkan.

Hasrul pun balik membantah pernyataan Zulkarnain Djabar dan Ida Fauziah yang menyebut ada penujukan pemondokan dan katering sebelum BPIH ditetapkan. Penunjukan itu membuat BPIH naik.

"Setahu saya ndak, ndak ada itu," kata Hasrul.

Sebelumnya, Zulkarnaen Djabar menyebut Kemenag tak berkoordinasi soal banyak hal-hal terkait dengan pelaksanaan ibadah haji.

Salah satunya, soal penyewaan pemondokan yang dilakukan tanpa persetujuan DPR.

Perbuatan curang itu, disebut Zulkarnain, secara eksplisit memengaruhi tarif untuk calon jemaah haji, baik reguler maupun VIP.

"Kalau menurut undang-undang, BPIH itu ditetapkan pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR. Itu yang seharusnya berlaku. Tadi dikejar, kok ada padahal belum ditetapkan," ujar Zulkarnaen.