"Kalau seandainya ada kader yang bertentangan, dan secara aktif melakukan pertentangan ke organisasi, jadi wajar kalau organisasi mengeluarkan putusan," kata Akbar Tandjung.

Ia mengemukakan, tindakan yang diambil DPP Golkar telah merujuk pada aturan organisasi serta AD/ART. Setiap kader harus mengikuti kebijakan dan keputusan itu.

"Apalagi putusan itu diambil dalam putusan yang tinggi, misalnya Rapimnas, itukan yang tertinggi, Jadi wajar kalau kader, dan semua tokoh harus menyesuikan dan patuh pada kebijakan," ujar Mantan Ketua DPR itu.

Akbar mengatakan pemecatan tidak dapat dihindari bila kader melakukan perlanggaran-pelanggaran aturan. Akbar menuturkan pemecatan juga terjadi saat ia memimpin Golkar.

"Saya harus mengambil tindakan seperti itu, karena kepentingan organisasi itu harus ditegakkan dan dijaga," katanya.

Akbar menambahkan, seseorang kader yang dipecat masih bisa menyampaikan keberatannya di Mahkamah Partai. Namun ia menegaskan konsekuensi dari pemecatan yakni hak sebagai anggota hilang. Hal itu berdampak pada pelantikan anggota DPR.

"Kalau sudah tidak lagi eksis di anggota partai. Hak-haknya yag melekat dengan sendirinya akan hilang," katanya.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti menilai tindakan Partai Golkar terhadap Nusron dan kawan-kawan mencederai prinsip-prinsip pengelolaan partai politik secara demokratis.

"Tindakan ini juga memicu ketidakpastian hasil pemilu. Sebab, caleg yang sudah terpilih bahkan mencapai BPP (bilangan pembagi pemilih) dapat dibatalkan secara sepihak keterpilihannya hanya karena partai memberhentikannya juga secara sepihak," kata Ray.

Ia mengatakan, tindakan partai Golkar tersebut bila dibiarkan bakal menjadi tren partai politik di masa mendatang. "Jika tidak kita sikapi secara tepat, tindakan-tindakan seperti ini akan berpotensi menjadi tren di dalam budaya partai," ungkapnya. (tribunnews/fer/aco/rek)