TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat memastikan akan independen, menjadi kekuatan politik penyeimbang,  tidak berpiihak pada pemerintahan Jokowi JK ataupun Koalisi Merah Putih yang digalang Prabowo Subianto.

"Kami tegaskan, spekulasi bahwa Demokrat akan masuk ke dalam koalisi partai Pak Jokowi  tidak pernah datang atau dinyatakan oleh kader-kader Demokrat," tegas Juru Bicara Partai Demokrat Rachlan Nashidik.

Hal ini dikatakan Rachlan Nshidik  dalam diskusi Spirit Demokrat yang digagas oleh beberapa pengurus DPP Partai Demokrat. Diantaranya Ramdhan Pohan, Imelda Sari, Ulil Abshar Abdalla, Jemmy Setiawan, M Husni Thamrin serta politisi Partai Demokrat lainnya,  Elvira Selviani, Jumat (22/8/2014).

Rachlan memastikan, akan mendukung penuh sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan tidak ada niat dan ambisi dari Demokrat untuk posisi atau mendapatkan jabatan politik tertentu.

"Mungkin ada komunikasi antara Pak Jokowi dan Pak Syarief Hasan. Tapi, itu sama sekali berada di luar garis politik yang telah dinyatakan Ketua Umum Partai Demokrat. Kami memilih garis ketua umum ketimbang garis ketua harian," kata Rachland

Secara etik Partai Demokrat sebagai partai yang kalah dalam pemilu, imbuhnya,  menjadi pengontrol bagi pemerintahan Jokowi ke depannya.

"Posisi di luar pemerintahan yang independen dan konstruktif ini akan menegaskan jati diri dan jiwa Partai Demokrat sebagai partai politik yang moderen, profesional dan berdedikasi pada rakyat,"tandasnya.

Ketua Umum Angkatan Muda Demokrat yang juga Badan Penguru Harian DPP Partai Demokrat Boyke Novrizon menambahkan, partainya mengajarkan kadernya menjadi avonturir politik, taat azaz. Kembali ke 'barak partai' untuk membenahai Demokrat adalah langkah yang lebih baik.

"Pilihan partai memilih sebagai oposisi penyeimbang terhadap pemerintahan Jokowi dan sebagai kekuatan Politik penyeimbang adalah pilihan terhormat," tegasnya.

Politisi Demokrat lainnya, Ikhsan Modjo juga memastikan, jika memang Jokowi berkeinginan  koalisi dengan Demokrat, maka pihaknya menginginkan koalisi tanpa syarat.

"Kita menegaskan harus "tanpa syarat". Tanpa syarat dukungan di parlemen,. Kemudian, tanpa syarat dukungan di pemerintahan dan syarat-,"tegas Ikhsan.