Memanas Selama Pilpres, Hubungan PDIP dan Gerindra Bisa Kembali Mesra Saat Bahas Pendamping Ahok
PDIP dan Gerindra memanas selama pemilihan presiden. Tapi kini akan mesra lagi saat bahas calon pendamping Ahok.
Editor: Agung Budi Santoso
Laporan Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dengan Partai Gerindra terlibat rivalitas hebat pada pemilu presiden (pilpres) 2014, karena masing-masing mengajukan calon presidennya sendiri. Padahal sebelumnya kedua partai bisa bekerjasama dalam mengusung pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Basuki Tjahaja "Ahok" Purnama dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta.
Setelah pasangan Jokowi - Jusuf Kalla (JK) keluar sebagai pemenang pilpres 2014, Jokowi pun harus meninggalkan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan Ahok yang merupakan kader Partai Gerindra sebagai wakilnya akan naik pangkat. Posisi Ahok akan digantikan oleh seseorang yang disetujui kedua partai.
Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Hasto Kristiyanto, kepada wartawan di Rumah Aspirasi Jokowi - JK di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2014) mengakui bahwa dalam waktu dekat PDIP dan Partai Gerindra harus duduk bersama membahas pendamping untuk Ahok.
"Mau tidak mau harus duduk bareng," katanya.
Ia percaya pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengkandaskan gugatan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa, situasi politik Indonesia sudah semakin stabil, dan tidak ada lagi untuk mempertahankan rivalitas selama pilpres. Hasto yakin antara PDIP dan Partai Gerindra bisa kembali duduk bersama untuk bicrakan siapa pendamping untuk Ahok.
Calon yang akan disusung sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta kata dia seharusnya berasal dari kader PDIP. Pasalnya Partai Gerindra sudah memiliki Ahok, dan demi kedilan Partai Gerindra harus setuju ketika PDIP mengajukan kadernya.
"Publik tahu pak Basuki ini representasi gerindra. Dalam politik keberadaban, seharusnya (Partai Gerindra) bisa memahami, posisi wagub (red: Wakil Gubernur) merupakan porsinya dari PDIP, ini semua bisa didialogkan," tandasnya.
Namun demikian PDIP memandang saat ini belum tepat untuk membicarakan pendamping Ahok. PDIP kata dia percaya masih tersedia banyak waktu untuk membahas hal itu, sebelum Jokowi dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober mendatang. PDIP kata Hasto masih sibuk mengurus transisi pemerintahan dan pelantikan kader-kadernya sebagai anggota DPR.
