TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Joko Widodo menyebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menolak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itupun mendapat tanggapan dari Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah.

"Misalnya di akhir masa jabatannya Pak SBY tidak mau lagi mengambil kebijakan yang sifatnya fundamental. Kalau itu diambil menurut hemat saya perlu ada evaluasi kembali sikap dari pemerintahan Pak SBY ini untuk mengambil keputusan menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM," kata Ahmad Basarah di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Namun, Basarah mengatakan pihaknya menghormati hak politik yang dimiliki Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) termasuk mengambil sikap tidak menaikkan harga BBM.

"Tapi kalau boleh kami mengimbau demi kemasalahatan bangsa demi penyelamatan ekonomi nasional saya kira Pak SBY perlu mempertimbangkan kembali apa keputusannya untuk tidak menaikkan harga BBM sebelum akhir masa jabatannya selesai 20 Oktober mendatang," kata Basarah.

Anggota Komisi III DPR itu mengaku belum mengetahui alasan SBY mengambil sikap tidak menaikkan BBM. "Kita tidak tahu apakah itu sudah final Pak SBY tidak menaikkan harga BBM sebelum masa jabatannya berakhir. Saya kira kita terus melakukan pengkajian," katanya.

Basarah menuturkan tim transisi akan melakukan pertemuan dengan menteri-menteri kabinet bersatu jilid II. Ia melihat pertemuan akan membahas masalah BBM.

"Jadi saya kira belum ada keputusan yang kita anggap final terkait harga BBM ini. Termasuk dari keputusan Pak Jokowi-JK sendiri ketika kelak nanti beliau akan menanggung jawab pemerintahan nasional. Kita tunggu sajalah pertemuan tim Jokowi-JK dengan menteri-menteri Pak SBY," katanya.