TRIBUNNEWS, JAKARTA - Rancangan APBN 2015 dan kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi salah satu materi pembahasan pertemuan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan tiga ketua fraksi parpol pengusung di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Kamis (28/8/2014) petang.

Pertemuan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil pertemuan Jokowi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bali, Rabu (27/8/2014) kemarin. Jokowi mengakui, Presiden SBY dalam pertemuan itu menolak permintaannya untuk menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menekan defisit APBN 2015 karena kondisi dan waktunya kurang tepat.

Terkait hal itu, sebenarnya Tim Transisi Jokowi-JK telah menyiapkan beberapa simulasi kenaikan harga BBM bersubsidi, mulai Rp 500 hingga Rp 3 ribu per liter dari harga BBM bersubsidi saat ini.

Nantinya, simulasi-simulasi tersebut akan menjadi bahan dalam mencari ruang fiskal APBN 2015 pemerintahan Jokowi-JK. "Ada beberapa simulasi, mulai dari kenaikan Rp 500, Rp 1.000, Rp 1.500 sampai Rp 3.000," kata Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjojanto, di kantornya, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Andi menjelaskan, simulasi besaran kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut disertai simulasi waktu. "Dengan asumsi, apakah Presiden SBY akan melakukannya (menaikkan harga BBM) atau tidak? Kalau SBY tidak, lalu Jokowi kapan melakukannya, apakah bulan November atau kapan," ujarnya.

Selain itu, simulasi kenaikan harga BBM bersubdisi hasil kajian Tim Transisi ini juga mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi makro, seperti tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

"Di mana inflasi itu biasanyaa melonjak tinggi pada Desember dan Januari, di mana belanja pemerintah akan melonjak tinggi pada November-Desember, juga mengingat Lebaran tahun depan bulan Juni dan itu mendekati liburan sekolah dan tahun ajaran. Semua simulasi itu sudah dilakukan," paparnya.

Menurut Andi, terkait simulasi-simulasi kenaikan harga BBM bersubsidi ini, pihaknya juga membuat simulasi untuk pengaturan sisa kuota BBM 2014 hingga dampak ekonomi dan sosial yang akan terjadi.

"Bagaimana pengetatan BBM subsidi dilakukan agar lebih efektif, tidak hanya dilakukan SPBU jalan tol atau SPBU di Jakarta. Dan (kami) secara serius disimulasikan bantalan sosial yang harus disiapkan, karena pasti angka kemiskinan akan bertambah pada saat harga BBM dinaikkan. Simulasi seperti itu sudah dilakukan," paparnya.

Selanjutnya, Tim Transisi juga akan mengusulkan beberapa langkah-langkah kebijakan yang harus dilakukan Jokowi-JK sebelum, sesaat dan sesudah harga BBM itu dinaikkan.

‬Andi menegaskan, dengan adanya simulasi dan usulan kebijakan lanjutan Tim Transisi ini, keputusan kenaikan hingga besaran angka kenaikan harga BBM bersubsidi adalah sepenuhnya berada di tangan Jokowi. "(Keputusan) Jokowi dengan mendengar nasihat dan saran pokjanya. (Waktunya) efektif masih bisa dipikirkan sampai 20 Oktober karena otoritasnya baru setelah 20 Oktober 2014 (hari pelantikan sebagai Presiden RI 2014-2019,-red)," ujarnya.