Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla harus memberikan rincian kepada masyarakat mengenai kebutuhan dana untuk melaksanakan program-program pemerintahan baru.

Rincian tersebut sangat penting untuk memberikan solusi pendanaan apakah memang harus mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) mengingat kenaikan harga BBM kisaran Rp 3 ribu akan menghemat anggaran Rp 100 triliun.

"Berapa dana untuk program-program pemerintahan baru yang dikatakan program harga mati harus dilaksanakan dan berapa dananya? Itu yang harus ditunjukkan Pak Jokowi," ujar Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Aziz, saat diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (30/8/2014).

Dengan adanya rincian program dan jumlah dana, Jokowi kemudian harus menjawab sumber pendanaan. Sumber pendanaan selain mencabut subsidi BBM, bisa juga dari penjadwalan pembayar utang luar negeri, penghematan biaya birokrasi, atau dari sumber lainnya.

Menurut Harry, semua sumber penghematan tersebut memiliki dampak psikologis tersendiri. Pencabutan subsidi BBM berdampak pada masyarakat, penghematan biaya birokrasi berdampak pada PNS dan penjadwalan pembayara utang luar negeri berdampak pada dunia internasional terhadap Indonesia.

Untuk itu, Harry berharap Jokowi-JK sudah memiliki rumusan R-APBN 2015 tersendiri yang berbeda dengan pemerintahan sekarang.

"Pertama harus dirumuskan pemerintahan baru bahkan saya berharap tim transisi sudah punya R-APBN yang beda dengan pemerintah sekarang," ujar politikus Partai Golkar itu.