Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pembentukan Kabinet Jokowi-JK Jangan Terjebak Jumlah Menteri

Eko mengatakan kalaupun akan merampingkan jumlah kementerian, ia berharap tidak terlalu drastis, sehingga penataan pegawainya

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Pembentukan Kabinet Jokowi-JK Jangan Terjebak Jumlah Menteri
Tribunnews/Herudin
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla menggelar jumpa pers usai rapat bersama di Rumah Transisi Jokowi-JK, di Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2014). Rapat bersama Jokowi-JK pertama kalinya di rumah transisi ini beragendakan rapat bersama fraksi-fraksi partai koalisi pendukung, antara lain PDIP, PKB, dan Hanura. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo mengatakan agar penyusunan kabinet Jokowi – JK tidak terjebak pada berapa jumlah kementerian yang akan dibentuk.

Lebih baik, kata Eko, melakukan kebijakan yang bersifat soft, tetapi dalam perjalanan pemerintahan melakukan restrukturisasi jabatan eselon I dan II pada kementerian.

Menurut Guru Besar Administrasi Negara Universitas Indonesia ini, pembentukan kabinet 2014 – 2019 ini ibarat memperbaiki mesin dari sebuah pesawat yang sedang terbang. “Jangan sampai perbaikan itu justeru membuat pesawat yang sedang terbang itu malah jatuh, karena ada bagian mesin yang diganti,” ujar Eko dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Jumat (29/8/2014).

Eko mengatakan kalaupun akan merampingkan jumlah kementerian, ia berharap tidak terlalu drastis, sehingga penataan pegawainya juga tidak menimbulkan persoalan baru.

Meskipun dalam hal ini bisa dilakukan redistribusi pegawai bagi yang masih memiliki kompetensi, atau bisa juga dengan melakukan pensiun dini, tetap kalau terlalu banyak kementerian yang dihapus atau digabung, maka pemindahan pegawainya juga ribet.

Kalau yang terjadi seperti itu, Eko mengkhawatirkan prosesnya justru akan mengganggu efektivitas pemerintahan, yang mestinya langsung jalan setelah terbentuknya kabinet baru. “Jangan sampai perubahan struktur kabinet justeru membuat pemerintahan baru terganggu dengan masalah redistribusi pegawai,” imbuhnya.

BERITA REKOMENDASI

Eko menuturkan sejak tahun 2013 Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi terhadap kelembagaan pada 16 kementerian/lembaga.

Meskipun belum tuntas benar, tetapi menurut Eko, hasil itu bisa menjadi masukan bagi Kabinet Jokowi – JK, terutama mengenai keberadaan jabatan-jabatan eselon I di sejumlah kementerian atau lembaga yang tumpang tindih atau kurang efektif, atau terlalu gemuk. “Nanti semua akan kami serahkan. Kami juga akan menyampaikan masukan ini secara detail,” imbuh Wamen.

Tags:
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas