TRIBUNNEWS.COM, KUPANG - Anggota DPD RI asal daerah pemilihan NTT, Sarah Lery Mboeik, meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri memeriksa Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda NTT, Kombes Sam Kawengian.

Permintaan Sarah terkait pernyataan Sam terkait Propam Mabes Polri yang telah mengklarifikasi laporan Brigadir Rudy Soik, menyangkut sikap atasannya Kombes Sam menghentikan penyelidikan kasus 52 calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ditampung PT Malindo Mitra Perkasa (MMP).

Sam dalam penjelasannya kepada Pos Kupang, Jumat (29/8/2014) menyampaikan hasil klarifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan Propam Mabes Polri menunjukkan tidak ada unsur pidana dalam kasus yang dilaporkan Brigpol Rudy Soik.

Ia menjelaskan, karena tidak ada unsur pidana, maka kasus itu tidak diproses hukum lebih lanjut. Kesimpulan itu, lanjut Sam, diambil Propam Mabes Polri setelah tim turun ke Kupang pekan lalu.

"Saya minta Propam Mabes Polri periksa Dirkrimum Sam Kawengian karena terindikasi mengabaikan sejumlah kasus TKI yang kami laporkan kepada Polda NTT. Saya siap dimintai keterangan terkait hal itu," tegas Sarah.

Sarah menantang Sam membuktikan kasus dugaan TKI ilegal yang sedang ditangani memang pantas dihentikan karena alasan hukum. "Selama Dirkrimum Polda NTT tak bisa membuktikan kasus TKI yang dilaporkan tidak cukup bukti, maka dia terindikasi menjadi akar masalahnya," terangnya.

Ia juga berharap agar kasus Brigpol Rudy Soik menjadi momentum jajaran kepolisian, khususnya Polda NTT berbenah diri menjadi pelayan masyarakat yang profesional saat menangani kasus-kasus, termasuk kasus TKI.

"Sebenarnya ada polisi di internal yang tak suka permainan atasan mereka, mem-backingi mafia. Saya sudah banyak melaporkan kasus human trafficking kepada Dirkrimum Polda NTT. Namun tak ada yang diproses sampai tuntas," kata Sarah.