TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Masa depan pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah ditentukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di DPR RI. Muncul kekhawatiran jika pilkada langsung pada akhirnya membuat rakyat kecewa.

Politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menilai RUU Pilkada saat cenderung mengembalikan pilkada dikembalikan kepada DPRD, sekaligus sebuah pilihan sulit yang harus diambil dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

"Mengingat proses pemilukada selama ini sudah berlangsung memberikan banyak pembelajaran bagi seluruh komponen masyarakat di daerah dengan segala ekses demokrasi," ujar Misbakhun kepada Tribunnews.com, Sabtu (6/9/2014).

Otomatis, sambung Misbakhun, ketika  proses pemilihan kepala daerah ada di tangan DPRD, maka partisipaso masyarakat secara langsung menjadi berkurang. Karena mau tidak mau pilihan masyarakat harus melalui wakilnya di DPRD.

Kendati demikian pilkada tidak langsung atau lewat DPRD dapat memperkuat partai politik. Karena partai politik bisa menata kembali sistem pengkaderan yang dibina sehingga bisa lebih berjalan.

"Kader partai akan lebih disiplin dalam mengikuti program dan proses kegiatan di internal partainya," imbuhnya.

Misbakhun melihat pilkada tidak langsung setidaknya memangkas tindak anarkis antarkelompok masyarakat pendukung calon kepala daerah di akar rumput, tak membebani anggaran APBD karena ongkos menjadi murah.