TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menggelar rapat pengurus harian untuk membahas Muktamar partai.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PPP, Suryadharma Ali (SDA).

Kepada wartawan di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2014), malam, SDA mengatakan sesuai keputusan Muktamar sebelumnya, Muktamar harus digelar paling lama setahun setelah pemerintahan baru dibentuk, dan rencanannya pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Oleh karena itu dalam rapat tersebut mulai dibentuk panitia penyelenggara Muktamar.

"Hari ini membentuk panitia Muktamar, kita bikin semacam formatur yang bertugas untuk membentuk Muktamar," katanya.

Sebelumnya di internal PPP sempat terjadi kekisruhan, dimana sejumlah kader senior partai berharap Muktamar digelar segera, agar PPP keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP), dan SDA yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dilengserkan dari jabatan ketua umum. SDA pun cuek jika Muktamar harus dipercepat.

"Apabila diperlukan lebih cepat silahkan saja," terangnya.

Ia mengatakan Muktamar yang dipercepat adalah Muktamar Luar Biasa, yang membutuhkan biaya besar, namun Ketua Umum yang dipilih hanya akan menyelesaikan sisa masa jabatannya. Menurut SDA hal itu tidak efisien dan akan kembali memicu konflik internal.

"Muktamar percepat akan mengundang perdebatan. Saya ingin mengantarkan partai dengan mulus," jelasnya.

Selain membahas Muktamar kata dia rapat malam ini juga membahas soal pembekalan baru anggota DPR terpilih, dan evaluasi kinerja partai pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2014. (NURMULIA REKSO PURNOMO).