JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM - Presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla membutuhkan sosok atau figur yang dapat merangkul  semua kepentingan atau golongan di negeri ini.

Demikian diungkapkan Ketua DPD Laskar Dewa Ruci Propinsi Gorontalo, Adhan Dambea, di Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Menurutnya dengan gaya Jokowi dan Jusuf Kalla yang lebih banyak diluar, sama-sama orang lapangan dan suka blusukan untuk mengetahui secara pasti kondisi masyarakat tersebut, maka dibutuhkan seorang yang mampu mengakomodir semua tugas-tugas kementrian.

"Cara kerja Jokowi dan JK yang lebih fokus dilapangan dengan cara blusukan, menurut hemat saya perlu adanya menteri uatama yang diberikan tugas khusus untuk membantu keduanya, " tegas Walikota Gorontalo 2008- 2013 ini.

Sosok menteri utama yang dimaksud diharapkan dapat menyatukan semua kepentingan partai baik itu partai pengusung serta disegani oleh partai yang ada di barisan lainnya.

Sosok menteri uatama juga merupakan orang yang sudah memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan serta yang paling utama adalah sosok yang mampu menjaga keutuhan NKRI.

"Kita banyak melihat, setelah jaman reformasi banyak sekali peraturan atau kebijakan yang lebih memihak pasar atau pemilik modal. Sebagai contoh undang-undang hak cipta, undang-undang keuangan negara, sampai dengan undang-undang minerba bahkan pendidikan.

Semuanya memihak ke asing ataupun para pemilik modal. Sudah tidak sejalan lagi dengan ruh UUD'45," tegasnya.

Melihat kondisi ini, pihaknya khawatir jika kabinet Jokowi-JK tidak kokoh maka kedepan akan semakin banyak kepentingan nasional yang dikorbankan.

"Yang lebih parah lagi, kedaulatan kitapun kerap dipertaruhkan dalam perjanjian internasional. Bahkan kadang sejarahpun telah dimanipulasi demi kepentingan penguasa. Ini tidak boleh terulang lagi," tegasnya.

Lebih lanjut, Adhan mengungkapkan berawal dari pemerintahan Jokowi - JK, bangsa ini harus kembali ke khitohnya dengan memperkuat sistem presidential.

Penguatan sistem presidential tidak akan terjadi jika eksekutifnya tidak kuat. Sementara dipihak lain, jika kekuatan parlemen sangat dominan maka bangsa ini akan terjerumus dan bergeser dari presidential ke parlementer.

"Kondisi inilah yang harus disikapi dengan adanya menteri utama," tegasnya.

Ketika ditanya siapakah sosok yang tepat untuk mengisi jabatan menteri utama, Adhan menyerahkan hal itu kepada masyarakat, Jokowi-JK dan PDI Perjuangan, partai yang mengusung Capres pemenang pemilu.